29.1 C
Luwuk
Kamis, April 22, 2021

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Kasus Harian Capai Rekor Tertinggi, WHO: Pandemi Belum Berakhir

Berdaulat.id - Kasus-kasus COVID-19 baru mengalami peningkatan harian terbesarnya ketika pandemi corona memburuk secara global dan belum mencapai puncaknya di Amerika tengah....

Wilayah Sulteng Bakal Dimulai “Operasi Yustisi” Kepatuhan Protokol Kesehatan

Berdaulat.id - Mulai hari ini seluruh wilayah di Sulawesi Tengah akan melaksanakan operasi yustisi dalam rangka penegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, demikian...

WHO Sebut AS Bisa Jadi Pusat Penularan Corona di Dunia

Berdaulat.id - Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan terakhirnya terkait penyebaran virus corona atau Covid-19 menyatakan, korban jiwa akibat virus ini akan...

Diskusi Empat Pilar MPR RI

Berdaulat.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Humas MPR RI menyelenggarakan Diskusi Empat Pilar dengan tema “Penguatan Nilai Gotong Royong...

Berdaulat.id, Jakarta – Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun baru 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia.

Makin tak jelas dan tak kunjung beresnya masalah Bumiputera ini mendorong Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera kembali melakukan aksi damai sambil menyuarakan suara hati para nasabah.
Aksi kali ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sebagai regulator yang bertugas mengawasi industri keuangan di republik ini.
Aksi damai menuntut pembayaran klaim polis ini dilaksanakan pada Rabu, 24 Februari 2021, di kantor OJK, Wisma Mulia 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Fien Mangiri, Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera, mengatakan aksi damai kali ketiga ini ditujukan ke OJK agar regulator ini lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar ini yang tertunda sangat lama.
Ada dua tuntutan dalam aksi damai di OJK, setelah dua aksi serupa digelar di kantor pusat Bumiputera di Jalan MH Thmrin, Jakarta Pusat, pada tahun lalu.

“Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK. Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya,” ujar Fien dalam keterangan pers, Rabu (24/2).

Fien menjelaskan kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia.
Kelompok ini sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp 18 miliar.

“Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera,” pungkas Fien. *

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II Beredar di Olshop

Fikri Faqih: “Bila tidak dilarang, berarti benar adanya” Berdaulat.id, Wakil Ketua Komisi X DPR...

Muslimah Wahdah Siap Tebar Ifthar di Seluruh Penjuru Nusantara

Berdaulat.id, Bulan Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk merefleksikan diri untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Tidak...

Artikel Ramadhan 9 : Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf

I’tikaf (Bagian 1) Berdaulat.id, Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf Definisi

Rakor Lintas Sektoral Jelang Idul Fitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Berdaulat.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau...

Pre Order Mud

Berdaulat.id, MUD adalah alat ukur yang dikenal dalam syariat Islam untuk beberapa pengukuran. Anas...