29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

PA 212 Cs Tuntut Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Bubarkan Diri

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Joe Biden Terima Laporan Intelijen Soal Upaya Rusia Pengaruhi Pilpres AS

Berdaulat.id - Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, mengatakan ia telah menerima laporan dari badan intelijen, yang menyebut Rusia...

Dongkrak Perekonomian, BI Bakal Dorong UMKM

Berdaulat.id - Bank Indonesia akan berupaya mendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang saat...

KPK Jebloskan Eks Kadis DPKAD ke Sukamiskin

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat ke Lembaga...

Soal Aturan RUU Ciptaker, Politisi NasDem Katakan Ini

Berdaulat.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, berharap elemen masyarakat memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang...

Berdaulat.id – Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan HRS Center mengeluarkan pernyataan sikap bersama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

Pernyataan sikap bersama yang dikeluarkan pada Jumat (9/10/20) itu, ditandatangani oleh Ketum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF-U Yusuf Martak, Ketum PA 212 Slamet Ma’arif, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan, serta Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS). 

Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka menuding rezim saat ini telah berbuat zalim dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Menurut mereka, rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Atas dasar itu, PA 212 cs membuat 7 pernyataan sikap, salah satunya menuntut Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatan presiden.

“Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan,” tulis pernyataan sikap tersebut.

Berikut isi lengkap pernyataan sikap bersama FPI, GNPF-U, PA 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja: 

Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.

Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme). Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung. 

Seiring dengan itu, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi Asing dan Asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh).

Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. 

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...