29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

Paksakan RUU Ciptaker, Demokrat: Pemerintah Abaikan Akal Sehat

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pilkada Dalam Bayangan Kematian

Oleh: Tony Rosyid (pengamat politik dan Pemerhati Bangsa) Setiap rezim, di negara manapun berada, selalu akan mendengar dan mempertimbangkan...

Rumah Zakat Bangun Sekolah Dasar di Pedalaman Tombiobong

Berdaulat.id – Rumah Zakat (RZ) Banggai Melalui Zakat Apratur sipil negara (ASN) memberikan bantuan bangunan sekolah dasar (SD) di Pedalaman Tombiobong Kecamatan...

Menkes Rapat Dengan Satgas Penanganan Covid 19 DPR RI

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DPR yang dipimpim ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dadco Ahmad di...

Bersama Pemuda Cikembulan, WIZ Luncurkan Pojok Belajar Inspirasi

Berdaulat.id - Adanya keprihatinan terhadap kelanjutan pendidikan pelajar di tengah pandemi ini yang mana banyak di antara pelajar yang kesulitan membeli kuota...

Berdaulat.id – Fraksi Partai Demokrat DPR RI secara tegas menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Demokrat menilai pemerintah terlalu memaksakan kehendak.

“Sikap pemerintah memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, maka, rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja yang mana itu rakyatnya sendiri,” tegas Wasekjen Demokrat, Irwan, dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (4/10/20).

Irwan menyebut bahwa Fraksi Demokrat melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam lagi, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker. Tujuannya agar salah satu omnibus law itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.

“Partai Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan,” papar Irwan.

“Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” imbuhnya.

Irwan menambahkan, bukan hanya terkait ketenagakerjaan yang akan bermasalah dengan adanya UU Cipta Kerja ini tetapi UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.

“Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan ijin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” ungkap politisi asal Kaltim ini.

Pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini menilai proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini.

“Walaupun telah disetujui oleh sebagian besar fraksi di DPR RI ada baiknya Presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” tukas Irwan.

Sikap atas RUU Ciptaker ini sejalan dengan pemikiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokat menyebut sikap ini sebagai bentuk koalisi dengan masyarakat, termasuk buruh.

“Tentu sebagai kader Partai Demokrat kami sangat senang dengan sikap Fraksi Partai Demokrat pada pendapat akhir mini mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang menyatakan ‘Menolak’,” sebut Irwan.

“Ini tentu sesuai perintah Ketua Umum Partai Demokrat agar menolak RUU Cipta Kerja dan harus Berkoalisi dengan Rakyat. Penolakan ini bentuk koalisi Partai Demokrat dengan Rakyat Kecil termasuk Buruh yang akan sangat terdampak oleh UU Cipta Kerja ini jika disahkan. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat,” pungkasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...