Berdaulat.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan pada omnibus law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) mendapat dukungan dari Fraksi Partai Amanat Nasioinal (PAN).
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno menilai keputusan Jokowi menunda pembahasan tersebut merupakan yang terbaik. karena menyangkut nasib buruh yang selama ini merasa resah.
“Terkait penundaan klaster tenaga kerja, kita setuju dan sepakat dengan pemerintah untuk menunda pembahasannya,” tegas Eddy Soeparo dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (28/4/20).
Dijelaskan Eddy, RUU Omnibus Law Ciptaker memang diperlukan oleh negara dalam mengatur regulasi dan kepastian hukum. Namun, dalam situasi merebaknya wabah virus yang berasal dari wuhan China, pembahasan tidak RUU tidak akan maksimal .
“Pembahasan UU Ciptaker perlu dilakukan secara komprehensif, detail dan dengan kajian yabg mendalam agar menghasilkan produk hukum yang unggul dan menjawab kebutuhan investasi, dunia usaha, lingkungan hidup, tenaga kerja,”
Terkait anggota PAN yang berada didalam Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law, Eddy Menegaskan bahwa fraksi PAN tidak akan menariknya. akan tetapi akan berada didalam untuk tetap mengawasi samai dengan tuntas.
“Kehadiran anggota kita di dalam pembahasan UU untuk mengawal prosesnya, agar aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada PAN, dapat tersampaikan secara langsung,” tutupnya.[ark]
