29.1 C
Luwuk
Sabtu, November 28, 2020

Partai Demokrat Bantah Aksi Tolak Omnibus Law Didanai Cikeas

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Di Operasi Patuh Jaya Polisi Banyak Beri Sanksi Tilang Pengguna Jalan

Berdaulat.id - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya  telah memberikan sanksi tindakan langsung (tilang) terhadap 6.611 kendaraan baik roda dua maupun roda...

Ketua Umum PAN Bakal Rangkul Kubu Mulfacri

Beraulat.id,- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku bakal menarik kubu Mulfahri yang kalah dalam pemilihan pemilihan lalu. Menurut...

Organisasi Keagamaan Diminta Aktif Sosialisasikan Physical Distancing

Berdaulat.id - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta organisasi keagamaan untuk turut aktif mensosialisasikan aktivitas jaga jarak antara individu (physical distancing), agar memutus...

Komite II DPD RI Rampungkan Pandangan Dan Pendapat RUU Minerba

Berdaulat.id - Komite II DPD RI menyetujui pandangan dan pendapat Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang...

Berdaulat.id – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menegaskan, tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/20) diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.

“Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin,” ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/20).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat itu berpandangan, pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.

Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.

Ossy mengatakan, DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.

Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.

“Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” kata Ossy.

Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.

Kendati demikian, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan arahan kepada para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020, agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 itu menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara,” tegas Ossy.

Ossy membenarkan bahwa surat arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu juga berisi arahan AHY agar para anggota DPRD dari Partai Demokrat dapat menerima para pendemo di kantor DPRD-nya masing-masing.

Namun, tujuan arahan itu dibuat adalah agar aspirasi masyarakat terkait omnibus law UU Cipta Kerja bisa tersalurkan dengan baik, sehingga pendemo tidak perlu melakukan tindakan anarkis karena suaranya tersalurkan.

Untuk melanjutkan perjuangan politik terkait itu, Fraksi Partai Demokrat juga telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI Nomor : FPD.155/DPR.RI/X/2020 pada tanggal 9 Oktober 2020.

Surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani itu berisi Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja.

Ossy mengatakan alasan surat itu dikirim kepada Ketua DPR adalah karena Fraksi Partai Demokrat belum secara resmi mendapatkan dokumen UU Ciptaker pasca-pengesahan RUU tersebut menjadi UU.

Padahal lazimnya, kata Ossy, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya.

Ossy mengatakan ada banyak versi dokumen draf UU Cipta Kerja yang berseliweran di ruang publik. Namun tidak diketahui mana yang versi finalnya.

Agar tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah, Partai Demokrat berniat untuk mempelajari dokumen final UU Ciptaker tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal.

“Partai Demokrat ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri,” pungkas Ossy. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...

Karena Ini Manajer Madrid Ngeluh

Berdaulat.id - Manajer Real Madrid Zinedine Zidane kembali mengeluhkan kepadatan jadwal di tengah badai cedera yang melanda timnya jelang laga pekan ke-11...

MG ZS Hadir Dalam Versi Modifikasi

Morris Garage (MG) Indonesia menghadirkan MG ZS versi modifikasi ringan, yakni dengan penambahan bodi kit yang melintang dari depan hingga belakang mobil.

Jelang 9 Desember, Masyarakat Diharap tak Pilih Mantan Napi Korupsi

Berdaulat.id - Setelah dugaan pengadaan proyek kambing bernilai Rp 200 juta, selanjutnya dugaan pembangunan proyek gedung DPRD senilai Rp 7,7 miliar viral...

Diskusi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id -Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas dan Pemberitaan MPR RI menggelar Diskusi Empat Pilar dengan tema "Optimalisasi Pasar Online bagi...