29.1 C
Luwuk
Kamis, April 22, 2021

Pemerintah Cabut Lampiran Investasi Miras, Netty: Itu Sikap Yang Harus Diambil Jika Ingin Rakyat Selamat

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Jurnalis di Palu dapat rikkes gratis dari Polda Sulteng

Berdaulat.id, Palu - Wujud kemitraan dengan awak media, Polda Sulawesi Tengah memberikan pemeriksaan kesehatan (rikkes) secara gratis...

Gus Jazil Diminta Membantu Mengurai Persoalan Aspal Buton

Berdaulat.id - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., menyampaikan keprihatinan terkait terpuruknya aspal Buton. Hingga kini, keberadaan aspal...

KSPI Tolak Omnibus Law

Berdaulat.id - Ratusan buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU...

Selama Pandemi Covid-19, Kemendikbud Disarankan Rekrut Relawan Guru Penggerak

Berdaulat.id - Kemendikbud disarankan rekrut relawan guru penggerak. Di tengah kesulitan melayani pembelajaran siswa di daerah 3T yang tidak bisa menjangkau internet...

Berdaulat.id, Jakarta- Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya ramai menimbulkan penolakan dari masyarakat.
 
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi hal tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil pemerintah mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat, katanya dalam keterangan media Rabu, (03/03/2021).
 
Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, laporan  WHO menyebutkan,  3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama tahun 2016, angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol.
 
Oleh karena itu, kata Netty, “Jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal. Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat umat Islam yang mayoritas di negeri ini,” katanya.
 
Menurut Netty, aturan tersebut tidak  layak diberlakukan karena  bertentangan juga dengan kampanye gerakan  masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes RI.
“Rilis Kemenkes menyebutkan sepuluh dampak negatif dari minuman beralkohol bagi kesehatan. Artinya rakyat diminta untuk menghindari miras.  Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya,” kata Anggota Komisi IX DPR RI ini yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.
 
Terakhir Netty meminta  pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan agar tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan  publik. “Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataub pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, test the water, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah,” tandasnya
 
Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Peraturan ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II Beredar di Olshop

Fikri Faqih: “Bila tidak dilarang, berarti benar adanya” Berdaulat.id, Wakil Ketua Komisi X DPR...

Muslimah Wahdah Siap Tebar Ifthar di Seluruh Penjuru Nusantara

Berdaulat.id, Bulan Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk merefleksikan diri untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Tidak...

Artikel Ramadhan 9 : Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf

I’tikaf (Bagian 1) Berdaulat.id, Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf Definisi

Rakor Lintas Sektoral Jelang Idul Fitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Berdaulat.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau...

Pre Order Mud

Berdaulat.id, MUD adalah alat ukur yang dikenal dalam syariat Islam untuk beberapa pengukuran. Anas...