29.1 C
Luwuk
Sabtu, Februari 27, 2021

Penanganan COVID-19 atau Omnibus Law? Begini sikap Fraksi PAN

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Menjawab Tantangan Pemikiran Kontemporer

Berdaulat.id, Buku yang ditulis Muhammad Kholid, guru pesantren at Taqwa Depok ini menarik. Buku ini membahas masalah-masalah...

Anggota DPR: RUU HIP Justru Perkuat Ketahanan Bangsa Lawan Komunisme

Berdaulat.id - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) memperkuat ketahanan bangsa melawan...

Ini Harapan Ivan Gunawan Buat Jakarta di HUT ke-493

Berdaulat.id - Ivan Gunawan berharap Jakarta segera kembali normal agar bisa menjadi tempat mencari uang lagi seperti sedia kala.Sebagai seorang desainer, pengusaha...

BPK Bakal Terapkan ISSAI

Berdaulat.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah...

Berdaulat.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengimbau semua pihak untuk memprioritaskan penanganan COVID-19 ketimbang yang lain.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penyebaran virus COVID-19 harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Sampai saat ini, penyebaran virus ini belum bisa dihentikan. Sebaliknya, penyebarannya justru cenderung masih naik.

“Dalam rapat kerja gabungan secara virtual tadi malam, Ketua Gugus Tugas kembali memaparkan prediksi yang disampaikan BIN. Di situ disebutkan bahwa pada akhir April diperkirakan ada 27.307 kasus. Dan puncaknya, pada akhir Juli terdapat 106.287 kasus,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/20).

Menurut Saleh, semua pihak harus mempersiapkan diri menghadapi hal itu. Ancaman nyata ada di depan mata.

“Karena itu, kita semua harus berkontribusi. Menangani ini tidak bisa setengah-setengah,” tutur Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Dalam kaitan itu, kata Saleh, Fraksi PAN menginginkan agar DPR fokus membantu pemerintah menangani virus corona. Menurutnya, ada banyak yang bisa dilakukan.

“Fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi tetap dibutuhkan. Termasuk saat ini mempercepat pembahasan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam mengatur keuangan negara dalam situasi sulit saat ini,” papar Saleh.

“Sekarang tinggal menentukan skala prioritas saja. Apakah penanganan COVID-19 atau pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Silakan masing-masing fraksi memutuskan. Kami tidak mau intervensi sikap dan pandangan fraksi lain,” pungkasnya. (Hdr)

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Syakir Daulay Didaulat Jadi Duta Wakaf

JAKARTA—Direktur Baitul Wakaf Rama Wijaya mengungkapkan wakaf bisa dilakukan berbagai kalangan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan,...

KA SPN Polda Sulteng Gelar Supervisi PJJ di Mapolres Banggai

Kepala Sekolah Polisi Negara (KA SPN)Polda Sulteng Kombea Pol Hery Nooryanto SIK, menggelar supervisi Pembelajaran Jarak Jauh...

Laznas PPPA Daarul Qur’an Jadi Pelopor Sustainability Report Pada Gerakan Filantropi Islam

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PPPA Daarul Qur'an menjadi pelopor sustainability report atau laporan keberlanjutan di dunia...

Tolak Zuhairi Misrawi

by M Rizal Fadillah Pengajuan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Saudi Arabia terus menuai...

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...