Minggu, April 14, 2024
BerandaHukumPigai: Darurat Sipil Sama Dengan Kudeta Negara Terhadap Kebebasan Sipil

Pigai: Darurat Sipil Sama Dengan Kudeta Negara Terhadap Kebebasan Sipil

Berdaulat.id – Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak wacana darurat sipil yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa ditempuh negara untuk menghadapi ancaman kuman Corona:

“Kita harus pahami bahwa virus Corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional perang melawan kuman. Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda,” kata Pigai dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (31/3/20).

Komisioner Komnas HAM 2012-2017 ini mengatakan, negara harus menyiapkan sistem layanan kesehatan khusus untuk mengobati virus Corona secara memadai sampai dipolosok. Selain itu, negara juga perlu menyiapkan Tenaga Profesional dan perawat secara masif.

“Integrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer,” ujarnya.

Di juga menyarankan negara memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat anti kuman. Dan, negara menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus Corona.

“Pemerintah menerapkan Darurat Sipil sama dengan kudeta negara pada kebebasan sipil (sipil liberties),” ungkapnya.

Jika darurat sipil diterapkan, dia menilai, pemerintah akan makin otoriter dan beringas kepada rakyat, dan itu akan menentang kehendak umum tentang Demokrasi, HAM dan Keadilan.

“Saya tolak darurat sipil karena justru menyebabkan kematian tidak terkontrol pada rakyat yang terancam dari kuman, ekonomi, namun tidak berani berekspresi tentang kondisi orang-orang lemah di Indonesia. Apapun alasannya, kita tegas menolak sarurat sipil di Indonesia,” pungkas Pigai.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak menerapkan pembatasan sosial berkala besar yang lebih tegas dan lebih disiplin guna mengendalikan penularan COVID-19. Kebijakan itu perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

“Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/20). (Hdr)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments