29.1 C
Luwuk
Selasa, Juni 22, 2021

PKS Minta Pemerintah dan DPR Duduk Bersama Sepakati Pembatalan RUU HIP

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Menristek Bahas Vaksin Covid-19 Di DPR

Berdaulat.id - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Ristek RI/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro serta Rapat Dengar Pebdapat dengan Direktur...

Kementerian PUPR Tingkatkan Pembelian Karet

Berdaulat.id - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan pembelian karet alam dari petani pada tahun ini...

Marak Perceraian di Tengah Pandemi, Kemenag: Kuatkan Ketahanan Keluarga

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Muharam Marzuki, mengimbau masyarakat untuk menguatkan ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19. Imbauan tersebut...

PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol

Berdaulat.id - RUU tentang Minuman Beralkohol saat ini sudah mulai masuk dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Sebagai salah satu Fraksi...

Berdaulat.id – Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi menilai Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyepakati pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurutnya, hal ini sangat mendesak karena publik sensitif dengan isu tersebut.

“Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun sepertinya statemen ini saja tidak cukup. Terbukti aksi demonstrasi oleh masyarakat masih digelar di mana-mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut,” kata Aboebakar dalam keterangan persnya, Rabu (8/7/20).

Pria yang akrab disapa Habib aboe ini menuturkan, yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Karena itu, tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Jika ada pihak yang masih ngotot melakukan pembahasan, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut. Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas,” pungkasnya.

Diketahui, RUU HIP menjadi polemik karena ditolak sejumlah pihak, termasuk ormas Islam. Bahkan, MUI mengeluarkan maklumat pada Jumat (12/6/20) lalu untuk menolak RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila dengan konsep Trisila dan Ekasila.

Aksi unjuk rasa pun digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/20). Sejumlah ormas Islam ikut serta dalam aksi itu, seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212. Mereka menuntut pembahasan RUU HIP dihentikan.

Sementara itu purnawirawan TNI-Polri yang dipimpin Wakil Presiden keenam RI, Try Sutrisno, meminta RUU HIP diubah menjadi RUU PIP. Ia mengatakan para purnawirawan tak sepakat jika kata ‘haluan’ menjadi nama RUU tersebut karena akan memunculkan kesan mengatur Pancasila dalam sebuah regulasi.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Majelis Ulama Indonesia Sambangi Dubes Kanda

Berdaulat.id, Kamis (16/6/2021).  Rombongan Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan,  bersama...

Ulama Dunia Mengecam Vonis Mati Pengadilan Mesir

Berdaulat.id, Mata dunia menyorot Mesir dua kali hanya dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, negeri seribu menara...

Kinerja Kapolri 100 Hari

Berdaulat.id - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan keterangan pers usai...

Diskusi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id -Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasam dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar MPR RI dengan...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng dilantik, Polda Sulteng : Tidak eforia dan tetap patuhi protokol kesehatan covid-19

Berdaulat.id, Palu - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 hari...