Berdaulat.id – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendorong publik agar mengawasi anggaran Rp110 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam menghadapi COVID-19.
Menurutnya, jika anggaran penanganan COVID-19 tersebut kurang pengawasan, bukan tidak mungkin akan adanya penyelewengan.
“Aspek ini perlu kita “kuliti” secara bersama karena dana sebesar itu beririsan langsung dengan masyarakat,” kata Mardani dalam keteranganya, Rabu (6/5).
Dijelaskan anggota DPR RI ini, anggaran Rp110 triliun tersebut di antaranya, untuk tambahan jaringan pengaman sosial sebesar Rp65 triliun. Di dalamnya ada dana sebesar Rp8,3 triliun untuk 19 juta keluarga yang terjaring Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian Rp10,9 triliun untuk sembako bagi 4,8 juta keluarga dan Rp10 triliun tambahan untuk Kartu Prakerja dan sebagainya. Salah satu yang perlu diawasi adalah kartu prakerja.
“Saya sudah sampaikan pemerintah perlu modifikasi manfaat dari program ini. Target dan kegunaan perlu disesuaikan dengan kondisi para pekerja yang banyak ter-PHK. Focus pada social safety net,” jelas Mardani.
Terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mekanisme pencairannya masih sulit dan viralnya protes Bupati Boltim, Sulawesi Utara, kata Mardani, merupakan potret di lapangan. Untuk itu, koordinasi sampai tingkat RT dan RW sangat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Mardani berharap program ini tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata namun juga masyarakat rentan miskin kelas menengah hingga pekerja informal.
Ia menyebut, dari semua skema program perlindungan sosial, perlu ada grand design khusus pemetaan program agar tidak tumpang tindih, seperti penyaluran bansos pusat/desa bertabrakan dengan program di daerah.
“Harus dilakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat & daerah,” pungkasnya.[ark]
 Mardani Ali Sera mendorong publik agar mengawasi anggaran Rp110 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam menghadapi COVID-19.){kind=link}