29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

PKS: UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Di Sulteng Penyelumdup Narkoba Terancam Hukuman Mati

Berdaulat.id - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Syafril Nursal menegaskan pelaku penyelundupan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) seberat 25kg...

Menteri Kelautan Buka Keran Eksport Benih lobster

Berdaulat.id - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Progress Report mengenai Program Strategis Kementerian dalam...

Cegah Klaster Keluarga, Ini Lima Langkah Sederhana dari Pemerintah

Berdaulat.id - Juru bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan terdapat lima langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster...

Abdul Hakim Kunjungan Kerja ke Kantor BPK RI Lampung

Berdaulat.id - Anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim mengunjungi kantor BPK RI perwakilan Lampung di Bandarlampung, Senin (06/07).

Berdaulat.id – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta, menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR pada Senin (5/10/20) dapat menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, pasal-pasal kontroversi dalam UU yang banyak disorot publik ini akan membuka peluang eksploitasi besar-besaran perusahaan asing ke Indonesia.

“Alih-alih mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja, UU ini bisa hadirkan malapetakan ekonomi bagi Indonesia dalam jangka panjang. Ini kan seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang memberi karpet merah kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (7/10/20).

Sukamta menuturkan, pada awal era Orde Baru, sesaat Indonesia saat itu menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan banyak lapangan kerja. Tetapi dalam jangka panjang semua pertambangan dikuasai dan dieksploitasi asing, berbagai industri besar menjadi milik asing.
“Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU OBL Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga memandang situasi geopolitik ekonomi terutama adu pengaruh dalam perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat akan semakin menyulitkan Indonesia jika tidak melakukan pembenahan sistemik terhadap kelemahan fundamental ekonomi yang ada.

“Nilai impor setiap tahun lebih besar dari ekspor, ini kan jelas tanda fundamental ekonomi Indonesia lemah. Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa jadi malah membuat pengusaha lokal, petani dan nelayan semakin terjepit hadapi serbuan pengusaha asing dan produk-produk impor. Mestinya pemerintah perkuat dulu ekonomi Indonesia dari hulu ke hilir dengan berbagai kebijakan yang memudahkan pengusaha lokal,” paparnya.

Lebih lanjut Sukamta memperkirakan, dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebanyakan investor yang masuk berasal dari Cina. Pasalnya, menurut dia, Cina punya ambisi besar kembangkan ekonomi, mereka punya proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk ekspansi ekonomi. Apalagi adanya pandemi Covid-19 berdampak meningkatnya pengangguran di Cina akibat PHK, versi pemerintah Cina mencapai 27 juta orang, versi lain sebut 80 juta orang, ditambah 8,7 juta lulusan baru Universitas di Cina.

“Maka dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang beri kelonggaran aturan TKA, pasti akan dilirik. Peluang di Indonesia menarik karena investor bisa membawa ribuan TKA. Jika kondisi ini terjadi, pengangguran di Indonesia yang diperkirakan BPS pada tahun 2021 mencapai 10,7-12,7 juta dan pekerja yang di-PHK selama pandemi mencapai 9,8 juta orang akan tetap kesulitan mendapat lapangan kerja,” terangnya.

Di sisi yang lain anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga memperkirakan investor dari negara maju khususnya negara barat akan berpikir ulang untuk berinvestasi ke Indoenesia karena terdapat pasal-pasal yang mencabut sejumlah hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di negara maju, mereka sangat menjujung tinggi hak pekerja, aktivis HAM di sana vokal menentang eksploitasi buruh.

“jadi kondisinya bisa semakin runyam, skenario-skenario ini mestinya dihadirkan supaya tidak gegabah sahkan RUU. Jika boleh berharap, segera batalkan UU ini dengan Perppu. Pemerintah kemudian fokus memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan berbasis penguatan ekonomi rakyat,” pungkasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...