Berdaulat.id – Munculnya wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memperlihatkan pemerintah pusat memiliki grand desain dalam penanangan Covid-19.
Demikian diungkap Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta di Jakarta, Selasa (5/5/20).
Menurut dia, sampai sekarang pemerintah juga belum pernah meungkapkan grand desain penangangan Covid-19 termasuk target waktu untuk mengatasinya.
“Makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah,” ucapnya.
Saat ini, dijelaskan Sukamta, dalam menangani wabah virus dari Wuhan, China pemerintah daerah terus bekerja keras dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan kepada masyarakat.
Di satu sisi, lanjut dia, kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi, sementara pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan. “Kalau kebijakan bolak-balik nggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden,” ujarnya.
Ia menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam tersebut semakin menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.
Padahal, dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya.
“Apalagi pernyataannya Mahfud MD ini bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” katanya.
Ia menyampaikan, kritik cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sebenarnya sudah banyak disampaikan, namun dua bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. “Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur,” katanya.
Oleh sebab itu pemerintah mestinya mengatur siapa yang boleh bicara soal kebijakan penanganan Covid-19, PSBB, dan lain-lain. “Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung tetapi malah bingungkan rakyat dan buat gaduh,” katanya.
“Sehingga dengan kondisi seperti ini mestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” pungkasnya.[ark]
Politisi PKS Sebut Wacana Relaksasi PSBB Bukti Pemerintah Lempar Tanggung Jawab
 memperlihatkan pemerintah pusat memiliki grand desain dalam penanangan Covid-19.){kind=link}