29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

PSBB Dinilai Buat Saham Rontok

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Tuntutan Ringan Penyerang Novel, Syarif: Tak Bisa Diterima Akal Sehat

Berdaulat.id - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap...

Bamsoet Minta Pemda Segera Realisasikan NPHD untuk Pilkada

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan dana sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)...

DPR Tanggapi Kabar Rencana China Bangun Pangkalan Militer di Indonesia

Berdaulat.id - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berencana membangun pangkalan militer di sejumlah negara, salah satunya di wilayah Indonesia.

Isu Ketahanan Pangan Menanjak Saat Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berputar pada isu kesehatan masyarakat. Berdasarkan lembaga riset dan intelijen media Indonesia Indikator, Ketahanan Pangan...

Berdaulat.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebutkan pengumuman pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat saham Indonesia rontok.

“Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan yang begitu bombastis dan dramatis oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu,” katanya dalam Raker Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat.

Said memperkirakan saham yang rontok mencapai Rp300 triliun sehingga berpotensi mengganggu kegiatan korporasi dan menghambat kelangsungan usaha sektor ritel.

“Kalau korporasi hancur maka ritel hancur,” tegasnya.

Said menuturkan hal ini merupakan tantangan berat bagi pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat kembali menstabilkan pasar keuangan maupun mengembalikan kepercayaan diri para pelaku pasar.

“Ini lah tantangan berat OJK dan BI,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar pihak BI dengan para pemangku kepentingan dapat terus berkoordinasi dengan baik dalam menjaga sektor keuangan yang masih tertekan akibat dampak pandemi COVID-19.

“Kami harap Gubernur BI menjaga stabilitas di sektor keuangan. Kita khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI sisa-sia bagi kita semua kalau tidak di antara kita koordinasi yang baik di semua lini,” jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis (10/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menilai keputusan Anies memberlakukan kembali PSBB total membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di perdagangan di bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam.

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi (10/9) anjlok ke bawah level psikologis 5.000 yaitu pukul 9.25 WIB melemah 191,87 poin atau 3,73 persen ke posisi 4.957,5.

“Berdasarkan index sampai hari ini index angka ketidakpastian akibat pengumuman Gubernur DKI sehingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000,” katanya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...