29.1 C
Luwuk
Selasa, Desember 1, 2020

PUPR Dukung Harmonisasi Pembangunan Infrastruktur Hijau

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Dirut Pertamina Raker Dengan Komisi VII DPR

Berdaulat.id - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Membahas Tugas dan fungsi ISC...

PUPR Genjot Sektor Perekonomian Nasional

Berdaulat.id - Dalam memperingati kelahiran Pancasila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen menjalankan amanah tugas dari Presiden Joko Widodo memitigasi...

Korlantas Polri Bagikan 1.000 Sembako di Area Stasiun Cibinong

Berdaulat.id - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket sembako kepada penyedia jasa ojek pangkalan dan...

FPKS: Perppu Corona Dapat Hilangkan Fungsi Anggaran DPR

Berdaulat.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19...

Berdaulat.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung harmonisasi pembangunan infrastruktur hijau untuk pengembangan wilayah kehutanan.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan perencanaan pengembangan infrastruktur hijau perlu disesuaikan dengan kondisi alam, artinya keberadaan infrastruktur tidak merusak ekosistem yang ada, melainkan mengakomodir kepentingan habitat yang ada.

“Pembangunan infrastruktur tetap mendukung pelestarian, konservasi, dan menjaga biodiversitas atau ekosistem dari kondisi setempat,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas wilayah dan perlindungan lingkungan hidup melalui dukungan infrastruktur berkelanjutan. Salah satunya perencanaan dan implementasi infrastruktur hijau dengan kemitraan yang luas.

Menurut Hadi, infrastruktur hijau mengusung multi-functionality dan mengaplikasikan ecosystem approach. Beberapa upaya pembangunan infrastruktur PUPR telah memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya wilayah kehutanan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah.

“Penggunaan kawasan hutan untuk mendukung investasi saat ini sedang dilakukan, salah satunya untuk mendukung KSPN Danau Toba, saat ini sedang proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan kawasan wisata panorama Tele,” katanya.

Pengendalian pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan hutan juga telah dilakukan salah satunya upaya perlindungan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) yang meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang mengadopsi pendekatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur mitigasi satwa kunci.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hijau berkaitan erat dengan ekonomi, bagaimana infrastruktur yang terbangun juga dapat menghidupkan kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Kepala BPIW itu berharap pembangunan infrastruktur secara fisik dan fungsional mendukung kawasan strategis serta seimbang dengan perlindungan lingkungan.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...