29.1 C
Luwuk
Sabtu, November 21, 2020

Raibnya Dana Nasabah di Maybank, DPR: OJK Perlu Lakukan Mediasi

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Legislator Nilai Wacana Penundaan Pilkada Serentak Tak Perlu Terburu-buru

Berdaulat.id,- Munculnya wacana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak lantaran merebaknya wabah virus corona mendapat reaksi dari ketua komisi II DPR...

Politisi PKS Usulkan Lembaga Khusus untuk Kemerdekaan Palestina

Berdaulat.id - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemerintah perlu mengusulkan untuk membuat badan khusus guna mendorong kemerdekaan...

ASN Poliandri, Komisi II DPR: Harus Diberi Sanksi Tegas

Berdaulat.id - Kabar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo yang mengungkapkan adanya fenomena pelanggaran baru oleh Aparatur...

Tjahjo: Pemerintah Tak Ingin Beri Kebijakan Menjerumuskan Rakyat

Berdaulat.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin memberi kebijakan yang menjerumuskan rakyat.

Berdaulat.id – Pembobolan rekening nasabah Winda D.  Lunardi di Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank/BNII)  sebesar Rp 22 miliar mencuatkan tanya di banyak pihak. Yakni soal tanggung jawab dan kewajiban bank atas raibnya dana nasabah tersebut.

Merujuk berita bobolnya dana yang disimpan Winda sebesar Rp 22 miliar, Winda mengaku tidak melakukan penarikan atas dana yang disimpannya. Bahkan, sebagai nasabah di Maybank,  Winda baru mengetahuinya saat akan menarik uangnya. Ia terkejut tak bisa melakukan transaksi yang ia inginkan karena saldo yang tersisa di rekeningnya hanya  Rp 600 ribu .

Polisi telah menjelaskan bahwa tersangka pembobolan dana nasabah Maybank yaitu Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A. Ia menyalahgunakan wewenangnya dengan memainkan saham BNII di Bursa Efek Indonesia dan menguras uang Rp 22 miliar dari tabungan Winda. A juga mentransfer ke rekening beberapa temannya. Keterangan polisi menyebut, uang nasabah ini diambil untuk investasi agar mendapatkan hasil lebih tinggi.

Maybank Indonesia juga sudah menjelaskan bahwa dalam pembobolan rekening nasabah ini dilakukan oleh oknum bank, yakni A.  Dalam kasus ini, Maybank adalah pihak pelapor.  Oknum pelaku kejahatan ini sudah ditangkap dan berada di tahanan Kejaksaan Tangerang Selatan. Kini, kasus ini dalam proses pengadilan negeri.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS yang juga ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, angkat suara terkait kasus raibnya dana nasabah di bank ini.

“Saya kira kasus ini telah menjadi preseden buruk terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Masyarakat akan merasa tidak aman menyimpan uang di bank,” kata Anis dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (12/11/20).

Anis juga mengatakan bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya system pengawasan internal perusahaan (bank). Indikator lemahnya system pengawasan itu, dengan terjadinya management fraud yang dilakukan karyawan sendiri. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan belum maksimalnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan.

Doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini juga menegaskan bahwa nasabah berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut dan adil, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang sektoral lainnya.

“Saya kira menjadi bagian dari tugas OJK untuk melakukan mediasi antara nasabah dengan pihak bank, untuk menjamin hak nasabah yang dijamin Undang-Undang ini terpenuhi,” ujarnya.

Anis Kembali mengingatkan bahwa kasus ini merupakan Management fraud yang terkait dengan system pengawasan internal bank, dan sistem pengawasan OJK sebagai pemegang otoritas pengawasan sector perbankan.

“Pengawasan perbankan menjadi tugas utama dari OJK. Karena itu OJK tidak cukup hanya meminta bank untuk meningkatkan pengawasan internalnya atau meminta bank melakukan investigasi, tetapi OJK harus melakukan mediasi antara perbankan dengan nasabah yang dirugikan. Mediasi sangat diperlukan untuk menjamin dan memastikan hak hak konsumen sebagai nasabah Maybank telah dipenuhi,” papar Anis.

Karena itu, Anis berharap kasus ini jangan hanya berhenti pada ditetapkannya oknum bank sebagai tersangka.

“Akan tetapi kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas dengan pertanggungjawaban dari semua pihak yang memiliki kaitan dengan kasus ini,” pungkasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berencana Dirikan BLK, Gubernur Gorontalo Kunjungi BLK Lembang Dan Bandung

Berdaulat.id -Balai Latihan Kerja (BLK) Cikole Lembang, Bandung, mendapat kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibibe, Jumat (20/11/2020). Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan,...

Ini Permintaan Gubernur Sulteng pada Presiden

Berdaulat.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memperpanjang masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana gempa...

Wakil Ketua DPR Harap UU Ciptaker Dipahami Secara Utuh

Berdaulat.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin meminta masyarakat untuk memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja secara utuh...

Israel dan Bahrain Sepakat Soal Ini

Berdaulat.id - Israel dan Bahrain akan segera saling membuka kedutaan besar, kata menteri luar negeri mereka, Rabu (18/11). Kedua...

Target KPU 77,5 Persen Suara pada pilkada 2020 Dinilai Tinggi

Berdaulat.id - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan target partisipasi...