29.1 C
Luwuk
Sabtu, Oktober 24, 2020

Sebut Pendemo UU Ciptaker Sampah, Ngabalin Disarankan Minta Maaf

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Telat Lockdown, Apakah Indonesia Akan Seperti Itali?

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) TIDAK hanya China, Itali juga parah. Sejak diumumkan tanggal 20 Pebruari,...

Ironi, Tunjangan Guru Dipotong, Perusahaan Besar Malah Diberi Dana Gajah

Berdaulat.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyusul...

Diduga Pendemo Diamankan Aparat Kepolisian

Berdaulat.id-Ratusan masa diduga akan melakukan demo diamankan aparat kepolisian Polda Metro Jaya di halaman Gedung DPR-MPR, Jakarta . Kamis (8/10/2020). Mereka yang...

Ketauladanan Ibrahim AS- 01

Imam Shamsi Ali* Foto : Net. Hari ini, Jumat 10 Dzukhijjah 1441 H (31 Juli 2020) merupakan...

Berdaulat.id – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut dalam masa pandemi, peserta aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai sampah demokrasi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai ungkapan itu sangat tak pantas diucapkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama KSP.
“Idealnya Ali Mochtar Ngabalin merepresentasikan sosok presiden yang santun dalam bertutur kata, sabar, dan tidak meledak-ledak,” kata Jamiluddin dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (15/10/20).

Menurut Jamiluddin, tipikal seperti itu bukan cerminan Presiden Jokowi. Karena itu, penempatan Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama sungguh tidak tepat.

“Kehadiran Mochtar Ngabalin di KSP justru menjadi beban, bukan problem solver bagi Presiden Jokowi. Tipikal Presiden Jokowi bertolak belakang dengan Tipikal Mochtar Ngabalin,” terangnya.

Selain itu, kata dia, ungkapan peserta unjuk rasa sebagai sampah demokrasi tidak sejalan dengan paham demokrasi. Sebab, unjuk rasa atau demonstrasi bukan perbuatan tercela. Unjuk rasa adalah salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat yang dibenarkan dalam demokrasi.

“Unjuk rasa juga hak demokrasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD. Tiap warga negara punya hak bicara, termasuk melalui demonstrasi,” ungkapnya.

Jadi, lanjut dia, siapa pun tak boleh melarang dan menghina orang yang melakukan aksi demonstrasi. Dan Ali Mochtar Ngabalin seharusnya paham tentang hal itu.

“Karena itu, sepantasnya Ali Mochtar Ngabalin meminta maaf secara terbuka kepada pendemo. Karena ucapannya itu sudah menghina pendemo yang menggunakan hak demokrasinya,” pungkasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Katanya Delapan Pasien COVID-19 di Sulbar Sudah Sembuh

Berdaulat.id - Juru Bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulbar, Safaruddin DM mengatakan, delapan orang pasien COVID-19 dinyatakan sembuh setelah menjalani...

KPK Dalami Kasus Mantan Bubati Kabupaten Bogor

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY) dari berbagai Satuan Kerja...

Ketua MPR: Peta Jalan Vaksinasi Harus Selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar peta jalan vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi. Vaksinasi di pulau...

Wakil Ketua MPR RI: Perlu Komunikasi Hindari Keraguan Terhadap Vaksin COVID-19

Berdaulat.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemerintah perlu menjalin komunikasi yang tepat, dengarkan masukan berbagai pihak dan menjelaskan dengan...

Peringati Hari Santri, Ketua Fraksi Demokrat Bagikan Perangkat Wifi Gratis

Berdaulat.id - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas membagikan perangkat Wifi gratis kepada beberapa pondok pesantren di...