Berdaulat.id – Putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) soal uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 menjadi pedebatan yang sengit.
Bagaimana tidak putusan tersebut membuat sebagian orang beranggapan legitimasi pengangkatan Joko WIdodo dan Ma’ruf Amin tidak sah.
Salah satu pihak yang menilai aneh keputusan MA ini antara lain Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi.
Menurut dia, kesimpulan singkat orang awam terhadap putusan MA tersebut adalah, menilai pengangkatan Jokowi-Maruf sebagai presiden-wakil presiden hasil pemilu kemarin tidak sah.
Pasalnya, dalam butir lainnya (putusan MA) disebutkan tidak mengikat pada hukum (PKPU 5/2019), walaupun beberapa pakar hukum tata negara telah menyatakan bahwa keputusan MA ini tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2019.
“Gerangan apa yang terjadi sebetulnya?” tanya Edy dalam sebuah video yang diposting akun ‘Mysharing TV-Ekonomi Politik Islam, Jumat (10/7/20).
Edy menganggap putusan MA sebagai pengalihan isu yang dimainkan pemerintah, untuk menutupi isu penolakkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Soal keputusan MA ini adalah pengalihan isu dari fokus kita menolak RUU HIP, dari fokus kita untuk mendesak pemerintah, mengusut secara hukum inisiator dan konseptor dari RU HIP ini,” ucapnya.
Meski begitu, Edy Mulyadi menyatakan tidak gentar untuk tetap bersikap menolak RUU HIP tersebut, yang belakangan sudah mau diganti namanya menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila).
“Karena betapapun juga TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan Komunisme, PKI, dan sebagainya itu sampai hari ini belum dicabut,” pungkasnya.[rmol/ark].
