29.1 C
Luwuk
Minggu, Februari 28, 2021

Senator Jatim Sambut Baik klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Perkuat Sinergitas, Kapolres Banggai Coffee Morning Bersama Penyelenggara Pilkada

Berdaulat.id - Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto SIK, MH, menggelar kegiatan Coffee Morning bersama penyelenggara Pemilu dan dinas terkait Kabupaten Banggai,...

Bupati Kutai Timur Bersama Sang Istri Terjaring OTT KPK

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek...

Angka Kesembuhan Pasien Corona di Indonesia Samai Rata-rata Dunia

Berdaulat.id -Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, menyebut angka kesembuhan pasien Corona di Indonesia per 10 Agustus 2020 sudah sama...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...

Berdaulat.id – Senator Jawa Timur, Evi Zainal Abidin menyambut baik dicabutnya klaster pendidikan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker).

“Ini semua untuk memastikan bahwa semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang mengubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran tidak melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita,” tutur Evi.

Dicabutnya klaster Pendidikan dari pembahasan RUU Omnibuslaw ini telah menepis segala kegundahan akan datangnya masa komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU tersebut.

Evi menambahkan bahwa dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 3 menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Namun pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan dan membentuk ahklak bangsa dengan membangun lembaga pendidikan masih mendominasi. Itu sebab, Pemerintah berkewajiban menjamin eksistensi partisipasi masyarakat di dunia pendidikan nasional tersebut.

“Maka sangat jelas tugas negara untuk mencerdaskan dan membangun akhlak bangsa melalui pendidikan tidak boleh menempatkan faktor-faktor determinan lain atas pendidikan seperti faktor investasi apalagi komoditas ekonomi”, jelas Evi.

Kesepakatan bersama ini adalah kemenangan bagi dunia pendidikan nasional, imbuhnya mengakhiri pernyataannya.[]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...

Regenerasi Kepemimpinan, FORJIM Akan Gelar Munas II

Berdaulat.id, Jakarta – Masa khidmat Pengurus Pusat Forum Jurnalis Muslim (PP Forjim) Periode 2018-2021 secara resmi telah...

Ketua PKK Provinsi Sulteng Lantik Lima Ketua TP PKK

Berdaulat.id, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Zalzulmida A Djanggola melantik Ketua TP PKK lima kabupaten...

Lantik Lima Pasang Kepala Daerah, Ini Harapan Gubernur Sulteng

Berdaulat.id, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola melantik lima pasangan calon kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020...