Berdaulat.id, PEKANBARU (1 Desember 2022) – Siswa yang berkualitas tidak saja menguasai matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi, serta tanggap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, siswa memerlukan model, materi, dan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
“Alhamdulillah beberapa kabupaten di Riau telah mengadopsi sejumlah inovasi untuk perluasan pendidikan berkualitas di tingkat SD dan SMP seperti digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah maupun pengembangan profesional guru,’’ ungkap Gubernur Riau Syamsuar saat membuka Diskusi Publik bertema Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah dan Guru di Provinsi Riau pada Kamis, 1 November 2022.
Syamsuar juga mengungkapkan bahwa di daerahnya telah berkembang pola saling berbagi ilmu antar sesama guru. Pemprov Riau juga telah mengembangkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah melalui berbagai pelatihan. Sekolah juga sudah mulai mengadopsi Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa. Di Riau, telah pula berkembang mekanisme pemantauan kinerja guru dan kepala sekolah oleh otoritas pendidikan.
Diskusi publik ini, menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata, seperti kurangnya jumlah dan sebaran merata guru terlatih, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai M. Job Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan jumlah guru PNS di wilayahnya. Dia menyebut Riau memiliki formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kedua terbesar secara nasional. Namun masih diperlukan insentif tambahan untuk mendorong penyebaran guru berkualitas secara merata di Provinsi Riau.
“Walaupunformasi P3K banyak di Riau, permasalahannya masih banyak guru yang tidak mau ditempatkan di daerah terpencil,” terang Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja yang memimpin jalannya diskusi.
Di sisi lain, para peserta diskusi menyepakati beberapa hal kunci demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas, diantaranya perlunya penyelarasan sistem pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Terkait Kementerian Agama, dibutuhkan penyelarasan pengelolaan data antara sekolah negeri dan sekolah keagamaan. Terkait Kemenpan-RB dibutuhkan kebijakan khusus terkait formasi kepala sekolah dan pengawas di daerah 3T. Terkait Kemendagri dibutuhkan nomenklatur khusus terkait kegiatan peningkatan pendidikan berkualitas agar kepala sekolah dan dinas tidak ragu-ragu dalam memasukkan anggaran untuk pendidikan berkualitas,” ungkap Dinna.
Selain penyelarasan sistem pendidikan, peserta juga menyepakati pentingnya data Rapor Pendidikan dijadikan acuan bersama untuk perencanaan peningkatan sebaran pendidikan berkualitas. Berikutnya, pemanfaatan sumber belajar berbasis teknologi yang open access di Riau, di provinsi lain, dan di tingkat nasional oleh guru, siswa, dan pengelola sekolah yang berkepentingan, serta perlunya kebijakan pendidikan di tingkat provinsi yang bersinergi dengan kebijakan pendidikan di kabupaten/kota.
Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah angka anak putus sekolah maupun anak tidak sekolah sama sekali yang jumlahnya cukup banyak sehingga perlu ditindaklanjuti dengan langkah dan data yang konkret. Masalah disabilitas juga menjadi tema menarik peserta diskusi. Surat Keputusan Bupati di Kabupaten Siak bisa menjadi contoh baik, karena Bupati menyediakan anggaran untuk memberikan guru pendamping anak berkebutuhan khusus di tingkat kecamatan.
Heri Yanto, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Provinsi Riau mengungkapkan bahwa selama ini anggaran pemerintah daerah cenderung lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. ”Untuk ke depan, akan diupayakan penyerapan anggaran dibuat lebih merata untuk meningkatkan pendidikan berkualitas. Bicara akses kita juga masih bermasalah, di daerah tertentu sangat tinggi tingkat putus sekolah. Bahkan di saat pandemi banyak orang tua yang menganggap bahwa sekolah secara daring bukanlah bersekolah sehingga anak disuruh bekerja atau bahkan menikah,” ungkap Heri.
Yang paling menarik dari diskusi ini adalah para pejabat provinsi yang hadir mengakui bahwa program dan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dasar di kabupaten/kota perlu ditopang oleh kebijakan di tingkat provinsi agar berdampak lebih luas. ”Dengan meningkatkan kualitas lulusan SD dan SMP, input SMA juga akan menjadi semakin baik,” tambah Heri.
Dukungan dari pemerintah provinsi dapat dilihat dari terbukanya anggaran untuk mendanai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di tingkat kabupaten/kota dan bantuan gaji untuk guru honorer dan guru bantu.
Dendi Satria Buana sebagai Koordinator Program PINTAR Tanoto Foundation Provinsi Riau menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak atas berbagai ide dan pemikirannya dalam memajukan pendidikan berkualitas. Dia menyoroti pentingnya sinergi dan integrasi dari seluruh pemangku kepentingan agar pendidikan di tingkat dasar, SMP, SMA hingga perguruan tinggi bisa berjalan secara baik.
Menurutnya, untuk memajukan dunia pendidikan tidak bisa ada dikotomi. Secara aturan diakuinya memang SMA di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, dan SD sampai SMP berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun perlu disadari bersama bahwa output dari pendidikan adalah saling melanjutkan. Ketika hasil lulusan dari pendidikan dasar baik juga berimbas langsung pada mutu pendidikan menengah, atas perguruan tinggi. Dan lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan juga akan unggul dan bisa berkompetisi di dunia kerja. ‘’Karena itu, harus ada kemauan untuk mengintegrasikannya dari berbagai entitas stakeholder mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar hasilnya baik,’’ jelasnya.
Diskusi publik ini merupakan rangkaian dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar sehari sebelumnya. Synergy Policies dan Tanoto Foundation sebelumnya juga telah mengadakan FGD dan diskusi publik dengan tema serupa di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Jambi. Seluruh konsensus dari sesi FGD dan Diskusi Publik di kelima provinsi ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru Nasional 2022.
Tentang Synergy Policies dan Tanoto Foundation
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah perusahaan konsultan yang berlokasi di Jakarta dengan visi mengembangkan sinergi lintas bidang ilmu dan kepentingan demi kebijakan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, mitra-mitra Synergy Policies berskala internasional maupun nasional.
Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh. Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri mendirikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Pada 2018, Tanoto Foundation meluncurkan Program PINTAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Juria Ambar Haruni
Communication Specialist
Synergy Policies
HP: 081268006821
