29.1 C
Luwuk
Sabtu, November 28, 2020

Soal DKI Jakarta Berlakuan PSBB Kembali, Ini Kata Erick Thohir

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Hingga Juli Ini, KPK Sudah Lakukan Penyidikan Terhadap 160 Perkara Korupsi

Berdaulat.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencatat lembaganya telah melakukan penyidikan terhadap 160 perkara tindak pidana korupsi dalam capaian...

Dua Kapolda Dicopot, Habib Aboe: Itu Hanya Mutasi Biasa

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya.

Menkes Rapat Dengan Satgas Penanganan Covid 19 DPR RI

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DPR yang dipimpim ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dadco Ahmad di...

Ratusan Akun Pedagang Alkes Ditutup Kemendag

Berdaulat.id - Ratusan akun pedagang alat kesehatan yang memiliki kualitas rendah ditutup Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu dilakukan pihak pemerintah agar perlindungan...

Berdaulat.id – Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengatakan pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.

“Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan,” ujar Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Ia menambahkan pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja. Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.

Ia menyampaikan dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

Ia menambahkan kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.

Ia mengatakan dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020.

Operasi yustisi, lanjut dia, melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat.

“Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali,” katanya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...