29.1 C
Luwuk
Senin, September 27, 2021

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Data Real Time COVID-19

Baca juga

KKP Ringkus Pelaku Bom Ikan di Sulteng

Berdaulat.id - Petugas Pengawas Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, dengan menggunakan perahu nelayan untuk menyamarkan aksinya, berhasil meringkus...

Dubes Palestina Ungkap Sebab Kenapa Israel Mau Caplok Tepi Barat

Berdaulat.id - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengatakan, aneksasi atau pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel terhadap daerah Palestina bukanlah hal...

Banyak Permintaan Ponsel Dengan Harga Murah

Lembaga riset IDC mengumumkan ponsel kelas low-end, atau ponsel murah, paling banyak dicari di Indonesia pada kuartal kedua 2020, untuk belajar dari rumah.Dalam...

Akui Tak Kenal Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman, Miftahul Ulum Minta Maaf

Berdaulat.id - Mantan asisten pribadi (Aspri) Mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul ulum, yang menjadi terdakwa kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional...

Berdaulat.id – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan, tak perlu didengar, karena itu bukan hukum.

“Instruksi (Mendagri) itu gak usah didengar. Kan itu bukan hukum,” kata Margarito kepada wartawan, Jumat (20/11/20).

Menurut Margarito, tidak ada hukum di Indonesia yang bisa dipakai oleh Presiden dan Mendagri untuk memberhentikan kepala daerah.

“Tak ada hukum di Indonesia ini yang bisa dipakai oleh Presiden dan Menteri untuk memberhentikan gubernur, bupati, walikota. Gak ada hukumnya. Jadi bagaimana caranya mereka memberhentikan gubernur dan bupati. Jadi itu tidak usah didengar,” terangnya.

Artinya, kata dia, anggap saja instruksi tersebut tidak ada, seperti angin lalu.

“Anggap aja angin lalu. Itu kayak di kampung saya di Ternate sana itu, kayak meriam bulu, meriam bambu itu, bunyinya gede tapi ga ada apa-apanya. Bunyinya gede kayak bom Hiroshima-Nagasaki, padahal cuma angin doang, cuma bikin heboh,” paparnya.

“Karena memang gak ada hukumnya, mau dikarang kayak apa pun gak bisa, dan gak usah dipikirin, anggap aja angin lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, Instruksi Mendagri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Mengisi Tabligh Akbar Menuju Muktamar IV, Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah Ajak Warga Sultra Berkarya Mewujudkan Bakti dan Setia Untuk indonesia

Berdaulat.id, Kendari - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) sukses menggelar Tabligh Akbar secara...

Hadiri Silaturahim MPUII, Puluhan Ulama dan Tokoh Siap Bersinergi

Berdaulat.id, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) menggelar acara Silaturahim Ulama dan Tokoh Umat di...

Wahdah Islamiyah, Bakal Gelar Webinar Nasional Bertema Ketahanan Keluarga Dalam Berbangsa

Berdaulat.id, MAKASSAR -- Wahdah Islamiyah pada bulan Desember mendatang bakal menghelat Muktamar ke-IV. Menyemarakkan Muktamar tersebut panitia...

Jangan Bernyanyi Di Panggung Yang Salah

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Berdaulat.id, Selain senang menulis di jurnal ilmiah dan...

Perdamaian Yang Egoistik

Imam Shamsi Ali* Berdaulat.id, Tanggal 21 September adalah hari pertama Sidang Majelis Umum PBB...