29.1 C
Luwuk
Minggu, November 22, 2020

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Warga AS yang Dibekuk Venezuela Ingin Tangkap Presiden Maduro

Berdaulat.id - Stasiun televisi Venezuela pada Rabu (6/5/20) menayangkan sebuah video berisi pernyataan seorang warga Amerika Serikat, Luke Denman, bahwa ia diperintahkan...

Di Sultra Covid-19 Masih Fluktuasi

Berdaulat.id - Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sulawesi Tenggara dr. La Ode Rabiul Awal menyebutkan kasus di daerah itu...

Anggaran Defisit, Kok Malah Buat Lomba Video New Normal Habiskan Rp168 Milyar

Berdaulat.id - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyayangkan lomba video new normal yang menghabiskan anggaran sebanyak Rp168 miliar."Saya kira tidak pas...

Komite I DPD RI Desak Pilkada Serentak Ditunda

Berdaulat.id - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendesak agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Pasalnya, hingga hari ini, jumlah kasus Covid-19...

Berdaulat.id – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan, tak perlu didengar, karena itu bukan hukum.

“Instruksi (Mendagri) itu gak usah didengar. Kan itu bukan hukum,” kata Margarito kepada wartawan, Jumat (20/11/20).

Menurut Margarito, tidak ada hukum di Indonesia yang bisa dipakai oleh Presiden dan Mendagri untuk memberhentikan kepala daerah.

“Tak ada hukum di Indonesia ini yang bisa dipakai oleh Presiden dan Menteri untuk memberhentikan gubernur, bupati, walikota. Gak ada hukumnya. Jadi bagaimana caranya mereka memberhentikan gubernur dan bupati. Jadi itu tidak usah didengar,” terangnya.

Artinya, kata dia, anggap saja instruksi tersebut tidak ada, seperti angin lalu.

“Anggap aja angin lalu. Itu kayak di kampung saya di Ternate sana itu, kayak meriam bulu, meriam bambu itu, bunyinya gede tapi ga ada apa-apanya. Bunyinya gede kayak bom Hiroshima-Nagasaki, padahal cuma angin doang, cuma bikin heboh,” paparnya.

“Karena memang gak ada hukumnya, mau dikarang kayak apa pun gak bisa, dan gak usah dipikirin, anggap aja angin lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, Instruksi Mendagri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Belajar Tatap Muka Siap Dibuka, Ketua DPD Imbau Ada Satgas Covid Sekolah

Berdaulat.id -Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah bisa dimulai pada Januari 2021. Meski masih berada zona risiko sedang...

Bank BTN Terus Perbaiki NPL

Berdaulat.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berupaya untuk menekan NPL perseroan salah satunya dengan menggelar Asset Sales Festival di...

Banyak Temuan Di Daerah, Ketua DPD Rapat Dengan DKPP

Berdaulat.id -Hasil lawatan ke sejumlah provinsi di Sulawesi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui...

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Berdaulat.id - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan...

Pakai Earphone Terlalu Lama Berakibat Infeksi

Keluhan nyeri, iritasi dan infeksi pada telinga dalam tujuh hingga delapan bulan terakhir terus meningkat selama pandemi COVID-19, disebabkan penggunaan earphone dalam waktu yang...