29.1 C
Luwuk
Kamis, Februari 25, 2021

Soal Pembentukan Pam Swakarsa, Komisi III Minta Kapolri Beri Penjelasan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Batalkan RUU HIP, Jokowi Berani Lawan PDIP?

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) INISIATOR RUU HIP adalah PDIP. Rakyat tahu itu PDIP sukses pengaruhi...

Semarang Banjir, Kemana Anies?

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Judul tulisan ini latah. Terinspirasi dari banyak tulisan...

Rumah Sakit Jadi Klaster Terbesar Penyumbang Kasus COVID-19

Berdaulat.id - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan rumah sakit menjadi klaster terbesar penyumbang kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Juru...

Politisi PKB Sebut Perubahan Nama RUU HIP Tak akan Selesaikan Masalah

Berdaulat.id - Wacana perubahan nama Rancangan Undang- Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HPI) menjadi RUU Pembinaan Ideologi tidak akan menuntaskan masalah jika...

Berdaulat.id – Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mempertanyakan urgensi Polri membentuk Pam Swakarsa yang telah disahkan melalui Peraturan Kapolri (Perkap) ditanda tangani oleh Kapolri.

Pasalnya, pembentukan itu harus dilakukan pembahasan secara mendalam jika negara ini memang dalam keadaan darurat.

“Seharusnya pembentukan Pam swakarsa diperlukan kajian apakah kondisi negara dalam keadaan genting sehingga perlu ada pengamanan pembentukan pam swakarsa karena polisi tidak bisa menanganinya,” kata Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/20).

“Kalau melihat kegentingan ini, apakah polisi memang menganggap masalah-masalah keamanan sudah tidak bisa tertangani lagi oleh polisi,” sambung Wihadi.

Lebih lanjut Wihadi mengatakan, sampai dengan dibentuknya Pam Swakarsa oleh Polri, dirinya tidak mengetahui mengenai masalah anggaran detailnya kenapa perlu Pam Swakarsa ini dibentuk.

“Pembentukan Pam swakarsa itu dalam pembahasan anggaran memang tidak ada, karena kami di Komisi III tidak membahas sampai satuan tiganya. Apakah itu memang prioritas Polri atau tidak kita tidak tahu,” tegasnya.

“Jadi, Intinya Kapolri harus menjelaskan mengenai pembentukan Pam swakarsa itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Pam Swakarsa dapat berupa pecalang hingga kelompok masyarakat yang dikukuhkan kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) terbaru soal Pam Swakarsa adalah Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap ini ditanda tangani oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat yang dikukuhkan Polri. Sebagaimana diketahui, istilah ‘swakarsa’ berarti ‘keinginan/kemauan sendiri tanpa dorongan pihak lain’. Berikut pengertian Pam Swakarsa menurut Perkap Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 1

  1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan Pam Swakarsa adalah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan, mewujudkan kesadaran warga, dan meningkatakan pembinaan Pam Swakarsa itu sendiri. Tujuan pembentukan Pam Swakarsa tertera di Pasal 2 sebagai berikut.

Pasal 2
Pam Swakarsa bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman;
b. mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
c. meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. [Tp]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera

Berdaulat.id, Jakarta – Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas...

Dukung Pemulihan Pasca Gempa, Wahdah Islamiyah Serahkan Ambulance ke Sulawesi Barat

Berdaulat.id, Mamuju - Pengurus pusat Wahdah Islamiyah melakukan serah terima satu unit mobil ambulance kepada pengurus wilayah...

Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup

Berdaulat.id, Jakarta – Untuk pertama kalinya komoditas produk olahan unggas dan sapi asal Indonesia berhasil menembus pasar...

Wujudkan Transparansi, Kapolri Launcing Aplikasi Dumas Presisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi...