29.1 C
Luwuk
Senin, November 23, 2020

Soal Pembentukan Pam Swakarsa, Komisi III Minta Kapolri Beri Penjelasan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Buruh Aksi Tolak RUU Cipta Kerja Willy Aditya: DPR Pasti Dengar, Mari Dialogkan

Berdaulat.id - Unjuk rasa buruh dinilai sebagai catatan kritik dari kalangan buruh terhadap usulan RUU Cipta Kerja. Hal ini menurut Wakil Ketua...

WHO Kirim Surat, Politisi PKS nilai Pemerintah Lamban Tangani Wabah Virus Corona

Berdaulat,id,- Dalam melakukan penanganan terhadap wabah virus corona, langkah pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai sangat lamban. Begitu disampaikan...

Dulu Beberapa Artis Terpuruk dalam Narkoba Kini Kariernya Kembali Cemerlang

Berdaulat.id - Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) merupakan sumber dari keterpurukan masyarakat , bahkan narkoba merupakan barang yang dilarang diseluruh dunia.

Langkah Pemerintah Moderenisasi Pertanian Dapat Apresiasi

Berdaulat.id - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengapresiasi langkah kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah guna melaksanakan berbagai modernisasi di sektor...

Berdaulat.id – Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mempertanyakan urgensi Polri membentuk Pam Swakarsa yang telah disahkan melalui Peraturan Kapolri (Perkap) ditanda tangani oleh Kapolri.

Pasalnya, pembentukan itu harus dilakukan pembahasan secara mendalam jika negara ini memang dalam keadaan darurat.

“Seharusnya pembentukan Pam swakarsa diperlukan kajian apakah kondisi negara dalam keadaan genting sehingga perlu ada pengamanan pembentukan pam swakarsa karena polisi tidak bisa menanganinya,” kata Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/20).

“Kalau melihat kegentingan ini, apakah polisi memang menganggap masalah-masalah keamanan sudah tidak bisa tertangani lagi oleh polisi,” sambung Wihadi.

Lebih lanjut Wihadi mengatakan, sampai dengan dibentuknya Pam Swakarsa oleh Polri, dirinya tidak mengetahui mengenai masalah anggaran detailnya kenapa perlu Pam Swakarsa ini dibentuk.

“Pembentukan Pam swakarsa itu dalam pembahasan anggaran memang tidak ada, karena kami di Komisi III tidak membahas sampai satuan tiganya. Apakah itu memang prioritas Polri atau tidak kita tidak tahu,” tegasnya.

“Jadi, Intinya Kapolri harus menjelaskan mengenai pembentukan Pam swakarsa itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Pam Swakarsa dapat berupa pecalang hingga kelompok masyarakat yang dikukuhkan kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) terbaru soal Pam Swakarsa adalah Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap ini ditanda tangani oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat yang dikukuhkan Polri. Sebagaimana diketahui, istilah ‘swakarsa’ berarti ‘keinginan/kemauan sendiri tanpa dorongan pihak lain’. Berikut pengertian Pam Swakarsa menurut Perkap Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 1

  1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan Pam Swakarsa adalah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan, mewujudkan kesadaran warga, dan meningkatakan pembinaan Pam Swakarsa itu sendiri. Tujuan pembentukan Pam Swakarsa tertera di Pasal 2 sebagai berikut.

Pasal 2
Pam Swakarsa bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman;
b. mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
c. meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. [Tp]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Minim Sarana Dan Prokes, Dokter Di Sulteng Tolak Tangani Pasien Corona, LaNyalla: Segera Perbaiki

Berdaulat.id -Sebanyak 25 dokter di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi protes menolak menangani pasien Corona karena protokol kesehatan...

Belajar Tatap Muka Siap Dibuka, Ketua DPD Imbau Ada Satgas Covid Sekolah

Berdaulat.id -Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah bisa dimulai pada Januari 2021. Meski masih berada zona risiko sedang...

Bank BTN Terus Perbaiki NPL

Berdaulat.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berupaya untuk menekan NPL perseroan salah satunya dengan menggelar Asset Sales Festival di...

Banyak Temuan Di Daerah, Ketua DPD Rapat Dengan DKPP

Berdaulat.id -Hasil lawatan ke sejumlah provinsi di Sulawesi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui...

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Berdaulat.id - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan...