29.1 C
Luwuk
Rabu, November 25, 2020

Soal Sengketa Pilkada, MA Bakal Ikuti Permintaan KPU, Bawaslu, dan Pemerintah

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pelaku Usaha Pertanian Diharap Prioritaskan Tenaga Lokal

Berdaulat.id - Anggota Komisi IV DPR, Slamet menginginkan pelaku usaha sektor pertanian dapat memprioritaskan tenaga lokal sebagai upaya menguatkan kinerja pertanian di...

Wahdah Islamiyah Salurkan Donasi APD ke Puskesmas di Kabupaten Maros Sulsel

Berdaulat.id - Satuan Tugas Wahdah Tanggap Corona kembali menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis di dua Puskesmas se...

KPK Lelang Tiga Mobil Mewah dari Perkara Korupsi Walkot Madiun

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada Kamis (2/4/20) akan melelang tiga mobil...

DPR Minta Pemerintah dan PT Telkom Gratiskan Internet untuk Rakyat

Berdaulat.id - Di tengah pandemi Corona (Covid-19), Pemerintah dan PT Telkom (Persero) diminta untuk melakukan terobosan yang jitu agar masyarakat bisa mengakses...

Berdaulat.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) bersedia untuk memproses kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan waktu yang lebih cepat, sehingga tidak molor dari jadwal. 

Mahfud mengatakan hal itu . Kedatangannya ke Kantor MA untuk memastikan jadwal pengadilan bisa dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa pada pilkada yang akan digelar Desember mendatang.

 “Tadi kami bertemu dengan pimpinan MA, kami memastikan tentang jadwal peradilan jika ada sengketa pilkada. Karena jika terjadi kemunduran waktu pilkada, maka kemudian kita perlu penyesuaian waktu,” ujar Mahfud saat menyambangi Kantor Mahkamah Agung, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan, Selasa, (8/9/20). 

Menurut Mahfud, MA nantinya akan memenuhi waktu yang dan keinginan setiap lembaga dalam menuntaskan persoalan sengketa Pilkada setentak. 

“Mahkamah Agung juga akan berupaya menuntaskan sesuai dengan keinginan KPU Bawaslu dan Pemerintah,” ucapnya.

MA, Lanjut Mahfud, bakal membuatkan peraturan, agar penuntasan sengketa pilkada putus selambat-lambatnya tanggal 9 November 2020.

“Harapannya perkara itu tidak banyak. Bahwa ada perkara nanti, mudah-mudahan selesai di Bawaslu. Seumpama tidak selesai di situ, inilah pentingnya MA menjaga agar tidak melampui waktu,” tukasnya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Menkes Raker Bahas Perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti Rapat Kerja dengan Komosi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/11). Rapat...

Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Libatkan Ulama dan Akademisi

Berdaulat.id - Kementerian Agama akan menyiapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Materi khutbah Jumat akan disesuai dengan...

Jelang Munas, MUI Berhasil Pertahankan ISO 9001:2015 untuk Ketiga Kalinya

Berdaulat.id - Majelis Ulama Indonesia kembali mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari World Quality Assurance (WQA). MUI sendiri mulai menjalankan...

Guru Antusias Menghapal Alquran Metode Kauny

Berdaulat.id - Sekitar 40 guru mendapat pelatihan menghafal alquran semudah tersenyum dari tim Askar Kauny yang digelar di SMPIT Gema Insani Cendekia...

Kejaksaan Tangkap Kades Buronan korupsi

Berdaulat.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Tim Intelijen Kejati Jambi dan Tim Intelijen Kejati Sumatra Utara berhasil mengamankan kepala desa...