Berdaulat.id, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak boleh diam dan berpangku tangan terkait kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan oknum anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Indonesia Police Watch mendesak Komisi III DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kebocoran BBM yang berujung pada pemecatan Ipda Rudy Soik, yang viral di media sosial.
Kasus mafia BBM ini menjadi sorotan nasional setelah Polda NTT memecat Rudy Soik melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 11 Oktober 2024. Ia dinyatakan bersalah melanggar kode etik dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM di Kota Kupang, dan saat ini sedang mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
Putusan Nomor: PUT/38/X/2024 menyatakan Rudy bersalah atas ketidakprofesionalan dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar, termasuk pemasangan police line di lokasi yang melibatkan terduga Ahmad Ansar dan Algajali Munandar. Ahmad Ansar mengaku telah menyuap polisi selama proses penyelidikan. Setelah Rudy dipecat, Algajali Munandar melaporkan Rudy atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait berita penimbunan BBM.
Lebih lanjut, Ipda Rudy Soik melaporkan adanya intimidasi yang dialaminya, termasuk teror terhadap istrinya oleh anggota Propam Polda NTT, yang menghentikan mobilnya untuk memeriksa surat-surat kendaraan. Hal ini membuat Rudy meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM.
Indonesia Police Watch menegaskan perlunya Kapolri mengambil tindakan tegas dengan membentuk tim khusus dari Propam dan Itwasum Polri untuk mengusut tuntas kasus BBM ilegal di NTT. Penurunan tim ini diharapkan dapat mengungkap oknum-oknum Polri yang terlibat. Jika Ipda Rudy Soik terbukti terlibat, maka PTDH dapat diterapkan. Namun, jika terdapat oknum lain yang bermain, merekalah yang harus dipecat untuk menjaga integritas Polri di mata masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat penting, dan pembentukan pansus oleh Komisi III DPR akan menjadi langkah nyata untuk mendukung program presiden Prabowo dalam memberantas kebocoran, terutama terkait BBM di NTT.
