Stafsus Presiden Mundur, ProDem: Pangkal Soalnya Ada Pada Jokowi

Berdaulat.id – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengapresiasi pengunduran diri CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dari jabatan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belva memutuskan mundur setelah polemik masuknya Ruangguru sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online program Kartu Prakerja.

“ProDEM apresiasi atas pengunduran diri stafsus milenial, Belvas,” tulis Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDEM, Iwan Sumule di akun Twitternya, Selasa (21/4/20).

Iwan menilai, pangkal masalah pengunduran diri Belva ada pada Jokowi karena pemerintah yang telah menunjuk Ruangguru sebagai mitra dalam program Kartu Prakerja dengan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah.

Diketahui, Pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, dimana Rp5,6 triliun diperuntukkan bagi program pelatihan online.

“Hal ini mestinya jadi contoh buat Jokowi. Karena pangkal soalnya ada pada Jokowi ketika pemerintah tunjuk langsung proyek Rp5,6 Triliun Kartu Pra Kerja kepada perusahaan Belvas,” ungkap Iwan.

“Mundur langkah kesatria. Iya gak sih?” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, CEO Ruangguru Adamas  Belva Syah Devara mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Stafsus Presiden Jokowi melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagramnya, @belvadevara, Selasa (21/4/2020).

Keputusan itu diambil Belva setelah polemik masuknya Ruangguru sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online  program Kartu Prakerja. Banyak pihak menuding ada konflik kepentingan dalam proyek kartu bernilai total Rp 20 triliun tersebut.

“Berikut ini saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020,” tulis Belva.

Dalam surat terbukanya, Belva menegaskan bahwa proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja, sebagaimana

dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO).

“Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi/persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19,” kata Belva. (Hdr)