29.1 C
Luwuk
Jumat, November 20, 2020

Sukamta: Pemerintah Sebaiknya Tidak Berbisnis Vaksin Dengan Rakyat Indonesia

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua DPR Periode Sebelumnya Hadir Di sidang Paripurna

Berdaulat.id Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada rapat paripurna dalam rangka HUT ke-75...

Penjual Miras di Karaton Luwuk Dirazia Polisi, Sejumlah Botol Miras Disita

Berdaulat.id - Tim Patmor Tarantula Satuan Sabhara Polres Banggai menggerebek rumah yang menjadi tempat penjual Minuman Keras (Miras) lokal jenis cap tikus...

Milad Golkar Dihadiri Sesepuh Partai

Berdaulat.id - Tasyakuran dalam rangkaian HUT Ke-56 Partai Golkar yang digelar pada Rabu (21/10) malam dan dihadiri para senior serta sesepuh partai menunjukkan...

Giliran Petugas Pemakaman Karet Bivak Terima Paket Sembako Dari Ketua MPR RI

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar terus menyalurkan bantuan sosial...

Berdaulat.id – Pemerintah sebaiknya tidak melakukan bisnis vaksin dengan rakyat Indonesia, demikian pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta melalui pesan tertulis. Menurut Sukamta, wacana pemerintah membagi dua skema pemberian vaksin yaitu ditanggung APBN melalui BPJS bagi yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri akan menimbulkan banyak polemik dan masalah baru.

Sukamta kemudian menduga sejak awal pemerintah memang hanya mau mengalokasikan anggaran untuk rakyat miskin. Buktinya menurut perhitungan yang dilakukan oleh doktor lulusan Inggris ini, besaran alokasi vaksin hanya Rp 55 trilliun. Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan bagi lebih dari 180 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdiri dari kategori BPJS kelas 3 sebanyak 132,6 juta jiwa ditambah 44,5 juta jiwa yang belum terdaftar BPJS.
Lebih detail, Sukamta menjabarkan berdasarkan kesepakatan pembelian bulk vaksin dengan Sinovac sebesar $ 8 dollar kemudian ditambahkan perkiraan biaya fill and packing sebesar $2 dollar maka harga per dosis vaksin sebesar $10 dollar. Menggunakan perhitungan kurs Rp15.000,-/ dollar maka per vaksin dijual seharga Rp150.000,- sehingga dibutuhkan anggaran untuk 2 kali vaksin sebesar 53 trilliun.
Sedangkan bagi peserta BPJS kelas 1 dan 2 sebanyak 91,4 juta jiwa apabila membeli vaksin mandiri dari negara dengan harga per vaksin $25 dollar sesuai dengan info awal dari pemerintah maka diperoleh hasil penjualan vaksin mencapai 68,5 trilliun. Perhitungan ini bisa membuat pemerintah mendapatkan untung besar dari bisnis jual beli vaksin.

Sukamta kemudian memberikan peringatan kepada pemerintah jika pemerintah tetap menggunakan skema menjual vaksin bagi masyarakat yang mampu harus membuat regulasi yang jelas.

“Potensi bisnis vaksin COVID-19 bagi Indonesia luar biasa mencapai 68,5 trilliun. Tepat jika produksi dan distribusi diserahkan kepada Bio Farma. Kemampuan Bio Farma sudah teruji dalam memproduksi vaksin dan antisera serta pengalaman mendistribusikan vaksin dari pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, apabila vaksin di jual bebas maka bisa dipastikan Bio Farma akan bersaing dengan banyak perusahaan yang akan terjun untuk mengimpor dan menjual vaksin secara mandiri. Akibatnya, jika tidak ada regulasi maka pasar bebas harga vaksin akan terjadi,” pesan legislator asal dapil Jogja ini.

Perputaran uang di bisnis vaksin tahun 2020 diprediksi oleh Zion Market Research mencapai USD 59,2 miliar atau setara dengan Rp858,4 Triliun (kurs Rp 14.500 per USD). Akibat pandemi Virus Corona, tiga tahun ke depan menurut Fortune Business Insight nilai bisnis vaksin dunia akan menjadi UD 65,1 miliar dan di tahun 2027 melonjak lagi menjadi USD 104,87 miliar.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berencana Dirikan BLK, Gubernur Gorontalo Kunjungi BLK Lembang Dan Bandung

Berdaulat.id -Balai Latihan Kerja (BLK) Cikole Lembang, Bandung, mendapat kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibibe, Jumat (20/11/2020). Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan,...

Ini Permintaan Gubernur Sulteng pada Presiden

Berdaulat.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memperpanjang masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana gempa...

Wakil Ketua DPR Harap UU Ciptaker Dipahami Secara Utuh

Berdaulat.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin meminta masyarakat untuk memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja secara utuh...

Israel dan Bahrain Sepakat Soal Ini

Berdaulat.id - Israel dan Bahrain akan segera saling membuka kedutaan besar, kata menteri luar negeri mereka, Rabu (18/11). Kedua...

Target KPU 77,5 Persen Suara pada pilkada 2020 Dinilai Tinggi

Berdaulat.id - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan target partisipasi...