Berdaulat.id – Guna menjangkau mereka yang berada di daerah tanpa jaringan internet, Senin ini Mendikbud memenuhi saran Komisi X DPR RI meluncurkan program pembelajaran SD, SMP dan SMA melalui TVRI.
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, belajar melalui TVRI memang belum sepenuhnya bisa dijadikan solusi. Salah satu hambatannya yakni TVRI masih lebih banyak bersifat satu arah.
“Belajar daring di daerah yang kaya jaringan internet saja belum bisa menjamin pembelajaran berlangsung efektif. Bisa dibayangkan seperti apa efektifitas pembelajaran melalui televisi. Sementara itu faktanya masih banyak siswa yang tinggal di daerah tak terjangkau jaringan internet,” kata Zainuddin dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Minggu (12/4/20).
Kendati demikian, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengapresiasi kerja keras Mendikbud dalam upaya menjamin semua siswa didik, termasuk yang berada di daerah tanpa jaringan internet, untuk bisa belajar.
“Mendikbud tetap harus memperhatikan jumlah siswa yang tidak bisa mengakses televisi dan apalagi internet. Jumlah mereka juga masih banyak,” terang politikus PAN itu.
Banten saja, kata dia, satu provinsi yang berdekatan ibu kota, hingga hari ini belum memiliki stasiun televisi. Oleh karena itu Mendikbud masih harus mencari cara lagi untuk melayani pembelajaran siswa yang televisi pun tidak bisa diakses.
Masalahnya, mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini mengatakan, bagaimanapun mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa adalah kewajiban negara. Pemerintah tetap harus berusaha melayani pendidikan mereka secara adil. Pemerintah tidak boleh berhenti hanya melayani siswa yang bisa mengakses internet dan televisi.
Menurut penulis buku Sosiologi Pendidikan ini, masih ada cara yang bisa dilakukan Mendikbud untuk melayani mereka yang tidak memiliki jaringan televisi dan apalagi internet. Dalam hal ini Mendikbud bisa menyusun semacam gugus tugas. Mereka inilah yang diminta hadir di masyarakat yang tak bisa akses televisi dan apalagi internet.
“Gugus tugas terdiri dari para guru. Mereka diminta datang ke daerah tertentu, dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka sampaikan bahan pembelajaran yang telah dirancang. Sebaiknya bukan content based, melainkan lebih tepat bentuknya belajar berbasis problem atau project yang bisa dilaksanakan siswa selama minggu itu,” terangnya.
Gugus tugas itu pula, jata dia, yang nantinya meminta tagihan hasil belajar sekaligus memberikan bahan pembelajaran hari-hari berikutnya. Tentu harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain guru harus dilengkap APD yang lengkap, termasuk pelindung badan.
“Tidak urgen saat seperti ini mengejar ketuntasan kurikulum. Fokuskan saja pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan afektif siswa seperti pembentukan sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, pola hidup bersih, peduli sesama, atau sadar lingkungan,” ungkapnya.
“Tentu sangat relevan diajak belajar memecahkan masalah, khususnya melawan wabah Covid-19 yang tengah menimpa bangsa Indonesia dan umat manusia sedunia ini,” pungkasnya. (Hdr)
