29.1 C
Luwuk
Sabtu, Februari 27, 2021

Tawaran Genjatan Senjata OPM Dinilai Bagian dari Propaganda

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Rebel Food Bakal Masuk Indonesia, Warung Makan dan Restoran Terancam?

Oleh : Ustadz Rendy Saputra URS Business Notes,Selasa, 09 Juni 2020 Rebel...

Kemnaker Gandeng Martha Tilaar Kembangkan Produk Obat dan Kosmetik

Berdaulat.id -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk pengembangan pelatihan kerja  jurusan pertanian...

Cegah Penyebaran COVID-19, Pertamina Semprotkan Desinfektan

Berdaulat.id,- PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VII, melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di sejumlah fasilitas, termasuk melakukan penyemprotan cairan...

Ketua Fraksi PKS Nilai Kemarahan Jokowi Wajar

Berdaulat.id - Kemarahan Presiden kepada menteri-menterinya karena lambatnya pelaksanaan program penanganan Covid-19 bisa dimaklumi oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini."Kami...

Berdaulat.d, Jakarta, Operasi yang dilakukan pemerintah di Papua dinilai bukanllah operasi militer, melainkan operasi keamanan dalam negeri. Dengan demikian tawaran gencatan senjata yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM masih menjadi bagian dari propaganda mereka.

“Bukan operasi militer, apalagi perang. Maka tawaran gencatan senjata itu sebenarnya masih menjadi bagian dari propaganda OPM (Organisasi Papua Merdeka) menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi pejuang kemerdekaan,” kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melalui pesan singkat, Sabtu ( 20/02 )

Pemerintah Tidak akan ada kompromi dengan kelompok sparatis

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa keamanan warga di sana adalah tanggung jawab pemerintah,
‘ Pemerintah pusat tidak akan berkompromi dengan KKB. Serangan yang mereka lakukan, baik di Intan Jaya maupun daerah lain, diyakini hanya sebaga gertak sambal. Pemerintah tidak akan menyerahkan Papua dan mereka gagal untuk mendirikan Negara Papua Barat, hanya karena teror dari KKB,” ungkapnya

KKB harus di tindak tegas, tidak ada Gigi mundur Berantas teroris
Seperti yang di sampaikan pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan “KKB Papua secara gamblang telah ci melawan negara dengan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, negara harus melawan dan menindak tegas” ungkapnya

“Kelompok separatis ini perlu ditindak tegas, diburu, apalagi mereka dengan melawan negara, merekalah yang menakuti masyarakat dengan senjata api,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/2).

Menurutnya, apapun label untuk KKB Papua, baik itu organisasi teroris maupun kelompok separatis, aparat keamanan harus memburu mereka karena telah melawan negara.

“Itu tindakan terorisme namanya, apapun yang penting harus dilawan, negara jangan takut. Ketika mereka melawan negara dengan menggunakan senjata, yaudalah harus dicari, diburu, Jangan sampai mereka dibiarkan di tengah masyarakat, memprovokasi masyarakat, menakuti masyarakat, tidak ada Gigi mundur Berantas KKB” katanya

Komnas HAM dukung TNI Polri Perkuat pengamanan di Papua
Sementara itu dalam Rapim TNI Polri
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mensinyalir ada pihak pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk penarikan personil yang bertugas di Papua.Komnas HAM tidak pernah setuju. “bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana,” ujarnya.
Berikutnya tentang penanganan Papua ada kasus kekerasan yang terjadi. Kami Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari OPM bahkan kadang-kadang sangat brutal,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI- Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur. Tentu sesuai dengan standar dengan hak asasi manusia. Karena kami dari Komnas HAM akan menekankan hal itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ahmad menegaskan sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat. Karena banyak masyarakat yang mendapatkan serangan, seperti halnya aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Jadi salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran. Tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain,” kata Ahmad pada Rapim TNI-Polri 2021 yang di tayangkan melalui Chanel YouTube Tribrata Humas Polri . Senin ( 15/2/2021)

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Syakir Daulay Didaulat Jadi Duta Wakaf

JAKARTA—Direktur Baitul Wakaf Rama Wijaya mengungkapkan wakaf bisa dilakukan berbagai kalangan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan,...

KA SPN Polda Sulteng Gelar Supervisi PJJ di Mapolres Banggai

Kepala Sekolah Polisi Negara (KA SPN)Polda Sulteng Kombea Pol Hery Nooryanto SIK, menggelar supervisi Pembelajaran Jarak Jauh...

Laznas PPPA Daarul Qur’an Jadi Pelopor Sustainability Report Pada Gerakan Filantropi Islam

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PPPA Daarul Qur'an menjadi pelopor sustainability report atau laporan keberlanjutan di dunia...

Tolak Zuhairi Misrawi

by M Rizal Fadillah Pengajuan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Saudi Arabia terus menuai...

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...