Berdaulat.id, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan yang disampaikan Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat agar segera membentuk Satgas PHK, dan menyelesaikan UU Tenaga Kerja baru paska putusan MK, dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“Kita tidak akan biarkan rakyat di PHK seenaknya. Bila perlu negara akan turun tangan,” kata Prabowo saat berpidato di depan ratusan ribu buruh pada Hari Buruh Internasional, di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5) siang.
Prabowo menegaska, dari keikutsertaannya 5X dalam Pilpres, 4X kalah dan sekali menang, buruh selalu mendukungnya.
Karena itu ia merasa dirinya sebagai Presiden buruh, petani, nelayan, dan orang-orang susah.
Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah buat buruh di Hari Buruh Internasional ini, yaitu akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang anggotanus tokoh-tokoh buruh, dan tugasnya memberi masukan kepada Presiden mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.
Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan dalam 3 bulan ke depan akan beres.
“Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.
Sementara terkait outsourcing, Presiden Prabowo berjanji akan segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.
Sejahterakan Buruh
Sebelumnya dalam sambutannya Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang akan mensejahterakan orang-orang miskin termasuk buruh.
“Karena Bapak bersama kami, insyaallah ke depan akan terang benderang,” tegas Jumhur.
Ia lantas menyampaikan sejumlah usulan KSPSI kepada pemerintah, di antaranya perlunya percepatan pembentukan Satgas PHK, percepatan pembahasan UU Tenaga Kerja paska putusan MK, perceparan UU PPRT, dan perlindungan tenaga kerja di laut.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menaker Yassierli, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, dan 22 atase tenaga kerja dari kedutaan negara sahabat. (**)
