29.1 C
Luwuk
Selasa, Desember 1, 2020

Terkait Pengurangan Hukuman, Perseteruan MA – KPK Bikin Publik Bingung

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu Indonesia Dicontoh Banyak Negara

Berdaulat.id - Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara...

Siapkan Tubuh Agar Tak Lemas Saat Puasa

Berdaulat.id - Umat Islam bersiap menjalani puasa Ramadhan tahun 2020 dalam beberapa hari mendatang. Agar tubuh tak lemas, sebaiknya memastikan asupan gizi...

Pakar: Hakim Bisa Saja Tetapkan Saksi Jadi Tersangka

Berdaulat.id - Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir mengatakan bahwa hakim bisa menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak...

MUI Himbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Boikot Produk Prancis

Berdaulat.id -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian di Tanah Air dalam...

Berdaulat.id – Ketua Harian Ormas Gerakan Reformasi Hukum (Gerah) Zulfikri Zein Lubis berpendapat rivalitas yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengurangan hukum bagi koruptor membuat rakyat bingung.

Hal ini dikatakan Zulfikri menanggapi keputusan MA yang mengurangi hukuman narapidana kasus korupsi melalui peninjauan kembali (PK) Anas Urbaningrum menjadi delapan tahun.

“Kalau memang upaya memotong dan menambah hukuman seseorang itu dianggap tabu, kenapa tidak direvisi saja UU MA. Lakukan perubahan agar dalam UU MA itu disebutkan bahwa Lembaga MA hanya berhak menguatkan putusan hukum sebelumnya bagi seorang terpidana,” kata Zulfikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/10/20).

Kemudian, mencantumkan bahwa MA tidak memiliki kewenangan untuk memotong hukuman ataupun membebaskan seorang terpidana.

“Atau dengan kata lain Lembaga MA bukanlah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Namun merupakan tempat untuk menambah hukuman bagi seorang terpidana,” tuturnya.

Dia menilai adanya rivalitas putusan antara MA dan KPK ini menunjukan bahwa di negeri ini sedang mempertontonkan drama satu babak dengan tema mendegradasi kewibawaan MA sebagai tempat mencari keadilan.

Setiap penurunan hukuman yang diputus MA, tambah Zulfikri, seolah-olah dipastikan telah terjadi “kongkalikong” di dalam proses putusan itu.

Bahkan opini yang dibentuk sepertinya ingin menunjukkan bahwa KPK lah satu satunya lembaga penegak hukum yang paling superior secara de facto, mengalahkan superioritas MA yang telah ditetapkan oleh negara secara de jure sebagai benteng terakhir penegakan keadilan.

“Cara berfikir seperti itu membuat seolah-olah sah saja bila KPK ‘menabrak’ putusan MA meskipun itu harus mengintervensi independensi MA sebagai lembaga tinggi negara,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku prihatin terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung yang justru memotong hukuman para koruptor melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).

Dia melanjutkan, KPK telah mencatat 20 koruptor menerima pengurangan hukuman dari MA melalui putusan PK sepanjang 2019-2020. Sementara, sebanyak 38 perkara yang ditangani KPK sedang dalam tahap pengajuan PK.

“Sejak awal fenomena ini muncul, KPK sudah menaruh perhatian sekaligus keprihatinan terhadap beberapa putusan PK Mahkamah Agung yang trend nya menurunkan pemidanaan bagi para koruptor,” ujarnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...