29.1 C
Luwuk
Senin, April 19, 2021

Terkait Pengurangan Hukuman, Perseteruan MA – KPK Bikin Publik Bingung

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Jelang Waisak, Rupiah Menguat Tembus Level Psikologis Rp 15.000

Berdaulat.id - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore menguat menembus level psikologis Rp15.000 per dolar AS...

Sore Tadi Muncul Pelangi

Berdaulat.id- Sore tadi muncul pelangi atau bianglala di langit. Fenomena ini sangat langka. Pelangi atau bianglala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya....

Ketua Fraksi PKS Nilai Kemarahan Jokowi Wajar

Berdaulat.id - Kemarahan Presiden kepada menteri-menterinya karena lambatnya pelaksanaan program penanganan Covid-19 bisa dimaklumi oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini."Kami...

Era New Normal, Tiga Sektor Ini Diklaim Paling Siap Dibuka

Berdaulat.id - Pemerintah mengklaim sektor pertambangan, perkebunan dan konstruksi paling siap dibuka kembali di masa transisi menuju kondisi normal baru atau new...

Berdaulat.id – Ketua Harian Ormas Gerakan Reformasi Hukum (Gerah) Zulfikri Zein Lubis berpendapat rivalitas yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengurangan hukum bagi koruptor membuat rakyat bingung.

Hal ini dikatakan Zulfikri menanggapi keputusan MA yang mengurangi hukuman narapidana kasus korupsi melalui peninjauan kembali (PK) Anas Urbaningrum menjadi delapan tahun.

“Kalau memang upaya memotong dan menambah hukuman seseorang itu dianggap tabu, kenapa tidak direvisi saja UU MA. Lakukan perubahan agar dalam UU MA itu disebutkan bahwa Lembaga MA hanya berhak menguatkan putusan hukum sebelumnya bagi seorang terpidana,” kata Zulfikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/10/20).

Kemudian, mencantumkan bahwa MA tidak memiliki kewenangan untuk memotong hukuman ataupun membebaskan seorang terpidana.

“Atau dengan kata lain Lembaga MA bukanlah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Namun merupakan tempat untuk menambah hukuman bagi seorang terpidana,” tuturnya.

Dia menilai adanya rivalitas putusan antara MA dan KPK ini menunjukan bahwa di negeri ini sedang mempertontonkan drama satu babak dengan tema mendegradasi kewibawaan MA sebagai tempat mencari keadilan.

Setiap penurunan hukuman yang diputus MA, tambah Zulfikri, seolah-olah dipastikan telah terjadi “kongkalikong” di dalam proses putusan itu.

Bahkan opini yang dibentuk sepertinya ingin menunjukkan bahwa KPK lah satu satunya lembaga penegak hukum yang paling superior secara de facto, mengalahkan superioritas MA yang telah ditetapkan oleh negara secara de jure sebagai benteng terakhir penegakan keadilan.

“Cara berfikir seperti itu membuat seolah-olah sah saja bila KPK ‘menabrak’ putusan MA meskipun itu harus mengintervensi independensi MA sebagai lembaga tinggi negara,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku prihatin terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung yang justru memotong hukuman para koruptor melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).

Dia melanjutkan, KPK telah mencatat 20 koruptor menerima pengurangan hukuman dari MA melalui putusan PK sepanjang 2019-2020. Sementara, sebanyak 38 perkara yang ditangani KPK sedang dalam tahap pengajuan PK.

“Sejak awal fenomena ini muncul, KPK sudah menaruh perhatian sekaligus keprihatinan terhadap beberapa putusan PK Mahkamah Agung yang trend nya menurunkan pemidanaan bagi para koruptor,” ujarnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Partai Gelora: Teruslah berkolaborasi, hanya soal waktu

Berdaulat.id, Keyakinan kita dengan narasi baru dalam berpolitik, harus menghujam kuat dalam sikap, tindakan dan Aksi aksi...

Partai Gelora Sambut Baik Keputusan AS Tarik Mundur Pasukannya dari Afghanistan setelah 20 Tahun

Berdaulat.id, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik 9.600...

Partai Gelora: Mengokohkan Identitas Sebagai Partai Nasionalis, Religius, dan Millenial

Berdaulat.id, Lahir di tengah krisis, partai baru tentu punya PR yang amat besar. Dengan...

Audiensi dengan Ketua SKK Migas, Kapolri Tekankan Pendampingan Untuk Sehatkan Iklim Investasi

Berdaulat.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan...

Didera Kasus Hukum, Habib Rizieq Shihab Malah Sukses Raih Gelar Doktor dari Universiti Sains Islam Malaysia

Berdaulat.id, JAKARTA – Imam Besar Front Persatuan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab lulus dari ujian program doktoral...