29.1 C
Luwuk
Sabtu, Oktober 24, 2020

Tolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini yang Akan Dilakukan KSPI

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Sekali lagi, Isu Radikalisme

Oleh: Shamsi Ali* Sesungguhnya kata radikalisme atau extremisme bukan baru dan asing. Bahkan dalam ajaran agama hal ini sejak...

Paripurna Bahas APBN 2019

Berdaulat.id- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun...

Muhammadiyah: Oligarki Politik Tergantung Kultur Parpol

Berdaulat.id - Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai keberadaan oligarki politik sebenarnya tergantung pada kultur yang ada di masing-masing partai politik.

Tahukah Kamu, Diabetes Bisa Menyerang Siapa Saja, Termasuk Milenial

Berdaulat.id - Banyak anggapan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit yang menyerang orang tua. Faktanya, diabetes adalah penyakit yang menyerang segala usia.

Berdaulat.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dia menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.

“Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” tegas Said Iqbal dalam keterangan persnya, Kamis (15/10/20).

Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, Said Iqbal mengatakan bahwa buruh merasa dikhianati.

“Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya.

Ditambakannya, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

Ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.

Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Katanya Delapan Pasien COVID-19 di Sulbar Sudah Sembuh

Berdaulat.id - Juru Bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulbar, Safaruddin DM mengatakan, delapan orang pasien COVID-19 dinyatakan sembuh setelah menjalani...

KPK Dalami Kasus Mantan Bubati Kabupaten Bogor

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY) dari berbagai Satuan Kerja...

Ketua MPR: Peta Jalan Vaksinasi Harus Selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar peta jalan vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi. Vaksinasi di pulau...

Wakil Ketua MPR RI: Perlu Komunikasi Hindari Keraguan Terhadap Vaksin COVID-19

Berdaulat.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemerintah perlu menjalin komunikasi yang tepat, dengarkan masukan berbagai pihak dan menjelaskan dengan...

Peringati Hari Santri, Ketua Fraksi Demokrat Bagikan Perangkat Wifi Gratis

Berdaulat.id - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas membagikan perangkat Wifi gratis kepada beberapa pondok pesantren di...