29.1 C
Luwuk
Rabu, November 18, 2020

UU Ciptaker Dinilai Mungkinkan UMKM Sebagai Pelaku Usaha KEK

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua DPR Puan Maharani Bantu Sembako, Petugas OB, Satpam, Pengemudi Online Dan Petugas Taman DPR

Berdaulat.id- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar warga masyarakat menunda mudik lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Puan memahami...

Rossi Berencana Bawa VR46 ke Ajang MotoGP

Berdaulat.id - Valentino Rossi yang akan membalap bersama tim Petronas Yamaha tahun depan memiliki rencana untuk membawa brand VR46 ke MotoGP untuk...

Menang Atas Villarreal, Real Madrid Juara Liga Spanyol 2019/2020

Berdaulat.id - Kemenangan Real Madrid atas Villarreal menghantarkan tim Los Galacticos menjadi juara La Liga musim 2019/2020. Menjamu Villarreal,...

Anggota DPR M.Nabil Haroen : Pemerintah Jangan Impor APD, Mari Berdayakan Industri Dalam Negeri

Berdaulat.id - Terkait dengan rencana Gugus Tugas Covid-19 yang mendatangkan 1 juta Alat Pelindung Diri (APD) dari Korea Selatan. Doni Monardo, Ketua...

Berdaulat.id – Peneliti ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker memungkinkan UMKM dan koperasi sebagai pelaku usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“UU Cipta Kerja memungkinkan adanya UMKM dan koperasi sebagai pelaku usaha KEK. Hal itu terlihat dari Pasal 5 ayat 2 UU Cipta Kerja yang menyebutkan badan usaha terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha patungan atau konsorsium,” kata Andry di Jakarta, Rabu.

Dia juga menambahkan Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 3 ayat 7 menyebutkan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.

“Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK,” kata peneliti INDEF tersebut.

UU Cipta Kerja juga membuat peran administrator semakin fleksibel. Terlihat dari UU Cipta Kerja pada Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan dan pengawasan di KEK.

Di Pasal 23 menyebutkan administrator bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh bandan usaha dan pelaku usaha, pelayanan non-perizinan yang diperlukan oleh badan usaha dan pelaku usaha serta pengawasan dan pengendalian dan operasionalisasi KEK.

Selain itu administrator dapat mengambil alih kewenangan bea dan cukai. Hal itu terlihat dari Pasal 33A yang menyebutkan administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Beberapa hal lainnya yang ada di UU Cipta Kerja klaster kawasan ekonomi, yaitu pengaturan upah di KEK mengikuti BAB Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Serta memungkinkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi KEK dan mendapatkan fasilitas serupa dengan KEK,” kata Andry.

Pemerintah telah membuat proyeksi jika keberadaan UU Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, di Indonesia sudah ada 15 KEK, dengan 11 beroperasi dan 4 dalam tahap pembangunan.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Puan: Selamat HUT ke-108 Muhammadiyah, Terus Konsisten Perjuangkan Islam Berkemajuan

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa bangganya pada seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah. Puan menilai, Muhammadiyah yang genap berusia...

Jelang Pilkada 2020, DPR Minta KPU-Bawaslu Terus Koordinasi dengan Satgas COVID-19

Berdaulat.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi secara intensif dengan Satuan...

UU Ciptaker Dinilai Mungkinkan UMKM Sebagai Pelaku Usaha KEK

Berdaulat.id - Peneliti ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai UU Nomor 11 Tahun...

Menlu Iran Sebut Biden Dapat Cabut Sanksi Dengan Cara Ini

Berdaulat.id - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran akan sepenuhnya menerapkan kesepakatan nuklir 2015 jika Presiden terpilih AS Joe...

Mahyudin Ingatkan Pelaksanaan Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan

Berdaulat.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat agar memperhatikan...