29.1 C
Luwuk
Kamis, April 22, 2021

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Raibnya Dana Nasabah di Maybank, DPR: OJK Perlu Lakukan Mediasi

Berdaulat.id - Pembobolan rekening nasabah Winda D.  Lunardi di Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank/BNII)  sebesar Rp 22 miliar mencuatkan tanya di banyak...

Menkeu Sebut Pinjaman Pada Sektor Korporasi Bentuk Pemulihan Ekonomi

Berdaulat.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan program penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja kepada sektor korporasi menjadi katalis dalam pemulihan...

MA Kurangi Vonis Anas Urbaningrum Jadi 8 Tahun Penjara

Berdaulat.id - Mahkamah Agung (MA) memotong vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah...

Cegah Penyebaran COVID-19, Ini Perintah Kapolri Untuk Jajarannya

Berdaulat.id,- Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan kepada seluruh kasatker/kasatwil dan jajaran Polri untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan secara serentak dan masif pada...

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut. ”Adanya keputusan itu jelas sekali bila bangsa ini telah kehilangan arah dan pedomannya. Saya benar-benar kecewa,” kata Anwar Abbas lewat keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (26/2).

Dia menduga kebijakan itu terjadi karena hasil dari disahkannya UU Cipta Kerja yang lebih mengedepankan kepentingan investor dari pada kepentingan rakyat.

“Jadi saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Anwar Abbas, menilai, seharusnya pemerintah yang berfungsi sebagain pelindung rakyat tidak memberi izin bagi usaha yang merusak kemaslahatan rakyat. Justru sebaliknya, pemerintah membuka keran investasi yang bisa merusak rakyatnya.

“Saya melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya,” kata Anwar Abbas.

Dia menilai, kebijakan itu juga bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945 tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistim ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.

Pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Baca selengkapnya : fin.co.id

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II Beredar di Olshop

Fikri Faqih: “Bila tidak dilarang, berarti benar adanya” Berdaulat.id, Wakil Ketua Komisi X DPR...

Muslimah Wahdah Siap Tebar Ifthar di Seluruh Penjuru Nusantara

Berdaulat.id, Bulan Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk merefleksikan diri untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Tidak...

Artikel Ramadhan 9 : Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf

I’tikaf (Bagian 1) Berdaulat.id, Definisi, Dalil, dan Hukum I’tikaf Definisi

Rakor Lintas Sektoral Jelang Idul Fitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Berdaulat.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau...

Pre Order Mud

Berdaulat.id, MUD adalah alat ukur yang dikenal dalam syariat Islam untuk beberapa pengukuran. Anas...