29.1 C
Luwuk
Selasa, Desember 1, 2020

Wapres: Kualitas Pendidikan di Indonesia Belum Seragam

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua DPD Minta Pemprov Atasi 96 Desa Tertinggal di Banten

Berdaulat.id - Sebanyak 96 desa di Banten yang masih masuk kategori desa tertinggal mendapat sorotan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud...

Kepulangan 19 Relawan MER-C Al-Fatah dalam Misi PembangunanRSI Tahap 2 di Gaza, Palestina

Berdaulat.id - Sebanyak 19 relawan dari lembaga kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) tiba di tanah air pada Selasa, 19 September 2020...

Angka Kasus Baru Dibawah 1, PAEI Sulsel Sebut Penularan Covid di Gowa Cenderung Menurun

Kasus positif di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sudah mulai melandai, hal itu terlihat pada distribusi kejadian covid dan angka reproduktif efektif (Rt)...

Pemprov Sulteng Minta Aparat Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Berdaulat.id - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Mulyono meminta aparat hukum menindak tegas siapapun di wilayah Sulteng yang...

Berdaulat.id – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan kualitas yang dimiliki lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia belum seragam dan tidak memiliki standar mutu yang sama antara satu sekolah dengan sekolah lain.

“Kondisi kualitas pendidikan kita masih sangat bervariasi, tidak hanya antardaerah tetapi juga antarlembaga pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan kita antardaerah belum seluruhnya memiliki standar mutu yang sama,” kata dia, saat membuka focused group discussion (FGD) Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara virtual, Selasa (6/10/20).

Kesenjangan tersebut, kata dia, salah satunya disebabkan oleh kondisi SDM tenaga pengajar yang belum berkualitas. Ia mengatakan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki guru menjadi penentu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Masih ada 10 persen guru bukan PNS dan 6,7 persen guru PNS yang belum memiliki gelar sarjana S1,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademis melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutasi terhadap guru-guru PNS yang masih berijazah Sekolah Pendidikan Guru, SMA, dan Diploma III.

Ia juga menegaskan setiap upaya untuk mewujudkan SDM unggul harus disertai dengan pengasahan dan penguatan karakter SDM itu. Sehingga, kepentingan masyarakat umum menjadi prioritas tanpa memandang suku, agama maupun golongan.

“Saya juga ingin kita semua bersepakat bahwa segala bentuk pengembangan SDM harus disertai dengan dengan pengasahan dan penguatan karakter. Pengembangan SDM berbasis karakter harus sejajar dengan pengembangan SDM berbasis kompetensi,” ujarnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...