29.1 C
Luwuk
Rabu, Maret 3, 2021

Wapres: Kualitas Pendidikan di Indonesia Belum Seragam

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ini Alasan Febri Soal Kemundurannya dari Jubir KPK

Berdaulat.id - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan salah satu alasan pengunduran dirinya adalah kondisi KPK yang...

MK: Anggota Legislatif Ikut Pilkada Harus Mundur

Berdaulat.id - Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri sesuai norma...

Wakil Ketua DPR Harap UU Ciptaker Dipahami Secara Utuh

Berdaulat.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin meminta masyarakat untuk memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja secara utuh...

Mensos Bahas Anggran Di Komisi VIII DPR RI

Berdaulat.id - Menteri Sosial Juliari P Batubara terlibat perbincangan serius dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi...

Berdaulat.id – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan kualitas yang dimiliki lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia belum seragam dan tidak memiliki standar mutu yang sama antara satu sekolah dengan sekolah lain.

“Kondisi kualitas pendidikan kita masih sangat bervariasi, tidak hanya antardaerah tetapi juga antarlembaga pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan kita antardaerah belum seluruhnya memiliki standar mutu yang sama,” kata dia, saat membuka focused group discussion (FGD) Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara virtual, Selasa (6/10/20).

Kesenjangan tersebut, kata dia, salah satunya disebabkan oleh kondisi SDM tenaga pengajar yang belum berkualitas. Ia mengatakan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki guru menjadi penentu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Masih ada 10 persen guru bukan PNS dan 6,7 persen guru PNS yang belum memiliki gelar sarjana S1,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademis melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutasi terhadap guru-guru PNS yang masih berijazah Sekolah Pendidikan Guru, SMA, dan Diploma III.

Ia juga menegaskan setiap upaya untuk mewujudkan SDM unggul harus disertai dengan pengasahan dan penguatan karakter SDM itu. Sehingga, kepentingan masyarakat umum menjadi prioritas tanpa memandang suku, agama maupun golongan.

“Saya juga ingin kita semua bersepakat bahwa segala bentuk pengembangan SDM harus disertai dengan dengan pengasahan dan penguatan karakter. Pengembangan SDM berbasis karakter harus sejajar dengan pengembangan SDM berbasis kompetensi,” ujarnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere yang...

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...