29.1 C
Luwuk
Kamis, November 19, 2020

Warga Diminta Tanggapi Bacalon Walikota di Web KPU Makassar

Data Real Time COVID-19

Baca juga

DPR Minta Pemerintah Gratiskan Test Swab

Berdaulat.id - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengatakan, penetapan harga swab test maksimal Rp 900 ribu oleh pemerintah sebenarnya masih...

Ini Cerita Puan Soal Bung Karno dengan NU

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan orasi kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 GP Ansor, dan menceritakan kedekatan Presiden...

Politisi PKS Sebut Wacana Relaksasi PSBB Bukti Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Berdaulat.id - Munculnya wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memperlihatkan pemerintah pusat memiliki grand desain dalam penanangan Covid-19.Demikian diungkap Wakil Ketua...

Otoritas Kesehatan China Mulai Selidiki Pemecatan 40 Staf Medis COVID-19

Berdaulat.id - Otoritas kesehatan di Provinsi Shaanxi, China, mulai melakukan penyelidikan atas laporan pemecatan lebih dari 40 staf medis yang sedang merawat...

Berdaulat.id – KPU Makassar, Sulawesi Selatan, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, mulai 4-8 September 2020.

“Saat ini tahapannya adalah semua dokumen yang masuk di kami baik persyaratan pencalonan dan syarat calon dimasukkan ke website KPU, kemudian warga diminta untuk memberi tanggapan masyarakat,” ujar anggota KPU Makassar, Gunawan Mashar, usai menerima pendaftaran bapaslon di Kantor KPU Makassar, Minggu.

Ia menjelaskan, tahapan tanggapan masyarakat itu terkait dokumen persyaratan bapaslon dan syarat calon yang sudah diterima dan telah diunggah ke website resmi http://kota-makassar.kpu.go.id.

Dengan demikian KPU Makassar memberi kesempatan kepada warga untuk memberi tanggapan terhadap dokumen bakal calon. Baik melalui surat langsung ke Kantor KPU Makassar maupun melalui email tertera di website.

“Batasnya sampai 8 September. Jadi silakan masyarakat jika ada tanggapan mengenai dokumen persyaratan calon dan milik bapaslon ditanggapi, kemudian kami ikut memeriksa di saat penelitian dokumen. Semua dokumen itu kami cek. Ada tiga metode saat dilakukan pemeriksaan dokumennya,” kata dia, yang membidangi devisi teknis pencalonan KPU Makassar.

Metode yang dia maksud adalah legalitas, validitas, dan kewenangan. Ketiganya akan dipakai untuk sebagai alat saat penelitian dokumen bapaslon.

Ia mengemukakan, ada dua spesifikasi dokumen yang diserahkan bapaslon. Pertama persyaratan pencalonan dan kedua syarat calon. Saat ini ada empat pasang bapaslon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang sudah mendaftar masing-masing adalah Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse.

Selanjutnya, Irman Yasin Limpo-Abdi Zunnun Nurdin Halid, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.

“Keempat bakal calon ini, persyaratan pencalonan sudah lengkap dan memenuhi syarat, begitupun syarat calon, mereka lengkap dan memenuhi syarat,” kata dia. 

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Antara Anies Baswedan dan Penyidik, Mushalla Kecil Itu Jadi Saksi

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Manusia boleh berencana dan merekayasa, tapi Tuhan penentu takdirnya. Banyak peristiwa...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...

Tanpa Penonton West Ham Mulai Gusar

Berdaulat.id - West Ham United kehilangan 2 juta poundsterling (sekitar Rp37,5 miliar) per pertandingan karena penonton dilarang menghadiri pertandingan di tengah pandemi...

Toyota Mulai Jual Mobil Listrik

PT Toyota-Astra Motor memperluas pasar mobil elektrifikasi (EV) secara nasional dengan menyiapkan line-up kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV) yang sepenuhnya menggunakan sumber energi listrik sebagai tenaga...

Demi UMK, LKPP Lakukan Ini

Berdaulat.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong agar belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditingkatkan lagi dalam rangka...