Berdaulat,id,- Dalam melakukan penanganan terhadap wabah virus corona, langkah pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai sangat lamban.
Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, (16/3/20).
“Saya menilai terlambat. Implikasinya sudah ke mana-mana. Kepanikan menyebar di masyarakat sampai pada panic buying akibat kurangnya informasi yang tepat. Rumor dan hoaks bertebaran,” ucapnya.
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), keterlambatan penanganan oleh pemerintah inilah yang juga membuat WHO berkirim surat ke Indonesia.
“Bahkan muncul pemain masker yang mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan pribadi. Mengapa WHO sampai secara khusus menyurati Indonesia agar menerapkan darurat nasional,” sesal Netty.
Terkait pembentuk Gugus Tugas untuk penanganan virus corona. kata Netty hal itu terlambat, namun ia berharap Gugus Tugas ini bisa menjadi angin segar untuk melakukan terobosan baru.
“Gugus tugas harus bekerja progresif, fokus, memiliki indikator kerja dan timeline yang jelas. Harus langsung kerja, lakukan terobosan, dan jangan sampai terjebak pada urusan administrasi atau birokrasi,” kata Netty.
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini juga meminta pemerintah untuk transparan soal daerah sebaran virus corona di Indonesia. Hal itu agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan antisipasi penyebaran virus corona. Pemerintah juga perlu menambah perhatian khusus untuk daerah-daerah yang menjadi akses masuk WNA ke Indonesia.
“Petakan dengan jelas dan informasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Daerah yang menjadi entry point warga negara asing, seperti Kuala Namu, Menado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus,” bebernya.
Lebih lanjut, Netty menyarankan pemerintah untuk memberlakukan lockdown negara, yaitu melarang siapapun untuk datang dan keluar dari Indonesia jika situasinya diprediksi semakin parah.
“Jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lock down sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih luas,” ujarnya.
Di sisi lain, terkait penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP), Netty juga menyesalkan bahwa proses pengetesan spesimen pada PDP masih harus dilakukan di Balitbangkes, Jakarta. Menurutnya, Kemenkes perlu menyiapkan laboratorium di setiap kota besar.
“Bagaimana keamanannya selama dibawa? Apakah Kemenkes tidak mampu menyiapkan laboratorium di setiap kota-kota besar? Harusnya kan tidak perlu dibawa ke Jakarta,” tukasnya.[ark]
