Berdaulat.id – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di beberapa daerah di Indonesia di tengah pandemi berpotensi timbulnya klaster baru Covid-19.
Selain itu, ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan saat pasangan calon kepala daerah melakukan deklarasi dan mendaftarkan ke KPU, maupun saat berkampanye menjadi magnet timbulnya kerumunan massa cukup banyak.
“Hal inilah yang berdampak terjadinya klaster-klaster baru coronavirus. Apalagi Kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai di bulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus,” ujar Jerry kepada wartawan, Senin (7/9/20).
Seharusnya, lanjut dia, Indonesia bisa berkaca seperti di Amerika. Pemilu di masa pandemik COVID-19 mereka lebih memilih menggunakan jasa pos, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Corona.
Namun demikian diakuinya, KPU maupun pemerintah sudah membuat aturan Pilkada dimasa pandemik COVID-19, namun tak bisa dipungkiri magnet massa para pendukung tak bisa dihindari. Jika demikian, seharusnya pemerintah membuat PKPU berikut dengan sanksi yang tegas.
“Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan, dibuatlah sanksi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera,” tegasnya.
Jerry berharap ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19.
“Untuk mengantisipasinya, protokol kesehatan perlu diperketat dan kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih,” tutur mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia ini.
Selain itu lanjut Jerry, di saat pemungutan suara digelar TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru.
“Jika perlu, di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina,” papar Jerry. []
