29.1 C
Luwuk
Selasa, April 20, 2021

Protokol Kesehatatan di Pilkada Harus Ketat, Tak Pakai Masker Dilarang Memilih

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Angka Kasus Baru Dibawah 1, PAEI Sulsel Sebut Penularan Covid di Gowa Cenderung Menurun

Kasus positif di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sudah mulai melandai, hal itu terlihat pada distribusi kejadian covid dan angka reproduktif efektif (Rt)...

Musim 2021 Danilo Petrucci Bakal Tunggangi KTM

Berdaulat.id - Pembalap moto GP tim pabrikan Ducati asal Italia Danilo Petrucci, akhirnya resmi pindah tim ke KTM. Raider...

“Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi”

Berdaulat.id - Anggota komite I DPD RI Fachrur Razi, Anggota MPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Anggota MPR RI Fraksi PKB...

Kemendagri Terus Pantau Pemda Soal Penanganan Covid-19

Berdaulat.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau pemerintah daerah tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan...

Berdaulat.id – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di beberapa daerah di Indonesia di tengah pandemi berpotensi timbulnya klaster baru Covid-19.

Selain itu, ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan saat pasangan calon kepala daerah melakukan deklarasi dan mendaftarkan ke KPU, maupun saat berkampanye menjadi magnet timbulnya kerumunan massa cukup banyak.

“Hal inilah yang berdampak terjadinya klaster-klaster baru coronavirus. Apalagi Kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai di bulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus,” ujar Jerry kepada wartawan, Senin (7/9/20).

Seharusnya, lanjut dia, Indonesia bisa berkaca seperti di Amerika. Pemilu di masa pandemik COVID-19 mereka lebih memilih menggunakan jasa pos, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Corona.

Namun demikian diakuinya, KPU maupun pemerintah sudah membuat aturan Pilkada dimasa pandemik COVID-19, namun tak bisa dipungkiri magnet massa para pendukung tak bisa dihindari. Jika demikian, seharusnya pemerintah membuat PKPU berikut dengan sanksi yang tegas.

“Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan, dibuatlah sanksi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera,” tegasnya.

Jerry berharap ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19.

“Untuk mengantisipasinya, protokol kesehatan perlu diperketat dan kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih,” tutur mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia ini.

Selain itu lanjut Jerry, di saat pemungutan suara digelar TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru.

“Jika perlu, di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina,” papar Jerry. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Relawan Jokowi Berharap Presiden Jokowi Tak Pilih Menteri Dari kader Parpol

Berdaulat.id, Seluruh organ simpul relawan Jokowi menaruh harapan tinggi terhadap reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan Presiden...

Klarifikasi Donasi Untuk Masjid di Toronto Canada – Ustadz Adi Hidayat⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Berdaulat.id, Menanggapi berita yang tengah beredar pada saat ini yang menyebutkan bahwa pembangunan...

Kemana Arah Politik Jokowi Di Pilpres 2024?

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Berdaulat.id, Tiga periode jabatan presiden, hampir tidak mungkin...

Artikel Ramadhan 7 : Shalat Tarawih

Berdaulat.id, Waktu Shalat Tarawih       Waktu shalat Tarawih/Lail adalah sesudah shalat Isya’ hingga terbit...

Manuver Poros Umat, Akankah Digdaya?

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Berdaulat.id, 2024 terasa sangat dekat. Meski masih dua...